Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caketum Demokrat Minimal Lima Tahun Jadi Pengurus

Kompas.com - 21/03/2013, 22:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Tinggi Partai Demokrat tengah mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk calon ketua umum baru. Salah satunya terkait minimal masa bakti di kepengurusan partai.

"(Minimal) lima tahun dia menjadi pengurus," ujar Wakil Ketua Umum Max Sopacua di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3/2013). Sebelumnya, persyaratan calon ketua umum Partai Demokrat sudah diperlunak dengan membolehkan rangkap jabatan dilakukan calon itu. Semula, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ketua umum harus orang yang fokus mengurus partai.

Wakil Ketua Umum Jhonny Allen mengatakan, tidak ada kriteria khusus yang diminta SBY saat meminta ketua umum yang baru adalah orang yang bisa fokus. "Memang kalau ada dua jabatan langsung disebut tidak fokus? Kan tidak," ujarnya.

Max pun berpendapat sama. Menurut Max, tidak mungkin seorang politisi hanya memiliki satu jabatan saja. "Partai kan tidak menggaji kita. Jadi, wajar saja kalau ada pengusaha yang di partai juga. Kan sama-sama kerja, yang penting fokus," ucapnya.

Dengan syarat-syarat itu, terbuka peluang Marzuki Alie masuk kembali dalam bursa calon ketua umum. Pasalnya, sebelumnya, pencalonan Marzuki sempat mengundang keraguan di beberapa pengurus karena Marzuki kini tengah menjabat sebagai Ketua DPR.

Partai Demokrat akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa pada 30-31 Maret 2013 di Bali. Kongres dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Diperkirakan akan ada sekitar 800 peserta mengikuti kongres itu.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com