Puluhan Orang Berdemo Tolak Perdagangan Kartel

BANDUNG, KOMPAS.com - Menyikapi fenomena meroketnya harga-harga komoditi pangan belakangan, sekitar 30 orang yang tergabung dalam Garda Muda Nasional (GMN) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (18/3/2013).

Menurut Ketua Dewan Pimpinan (DPD) GMN Kota Bandung Mulyana Rahman, diduga ada permainan kartel monopoli perdagangan karena kenaikan harga pangan yang terus melaju tak terkendali yang mengakibatkan nasib para petani dan pedagang modal kecil semakin terpuruk.

"Bentuk kartel dalam perdagangan dilarang keras karena merugikan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," kata Mulyana saat ditemui di sela aksi.

Pada pasal 11, lanjut Mulyana, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

"Praktik perdagangan monopili jelas telah merusak tatanan perdagangan dalam negeri. Korban- korban dari kartel mulai dari cabai, kedelai dan baru-baru ini adalah bawang," tegasnya.

Menanggapi fenomena kenaikan harga bawang, Mulyana mensinyalir adanya permainan harga yang dilakukan justru oleh para pemangku jabatan pemerintahan dengan keterlibatan pihak asing dalam urusan impor bahan pangan.

"Kami menduga ada praktik kartel dalam impor komoditas bawang putih dan merah. Hal ini terlihat dari Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH), bahwa 50 persen kuota impor bawang putih dikuasai kartel alias asosiasi yang terdiri dari 21 perusahaan dari 131 perusahaan yang mendapat izin RIPH," ujarnya.

Karena membahayakan nasib pedagang kecil, sambung Mulyana, massa menuntut pemerintah untuk segera menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menangkap para koruptor perdagangan impor.

Massa juga menuntut pemerintah untuk segera membentuk undang-undang perdagangan kartel, membentuk subsidi pertanian dan mendesak menteri pertanian turun dari jabatannya, jika tak mampu menstabilkan harga sembako.

"Saya yakin kalau para pemimpin kita jujur dan wakil rakyat kita tidak mengutamakan kepentingan partai politiknya, dengan segera membentuk undang-undang anti kartel dan meningkatkan subsisdi pertanian untuk rakyat kecil saja. dalam dua setengah tahun petani Indonesia bisa sejahtera," ucapnya yakin.