Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yogya Gulirkan KKN Keistimewaan Atasi Kemiskinan

Kompas.com - 22/02/2013, 19:53 WIB
Kontributor Yogyakarta, Gandang Sajarwo

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -- Tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta pada 2012 lalu ternyata tertinggi se-Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta 2012, tingkat kemiskinan di wilayah DIY pada akhir 2012 lalu mencapai 15,88 persen.

Pasca-diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan DIY, Pemerintah Provinsi DIY berusaha keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Salah satu kebijakan yang diambil Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Keistimewaan.

Ir. Gatot Murdjito, MS, salah seorang yang ditunjuk untuk menjadi koordinator KKN Keistimewaan, mengatakan dirinya ditugaskan oleh Sri Sultan HB X untuk menyinergikan perguruan tinggi dengan pemerintah Provinsi DIY lewat program KKN.

"Selama ini program KKN dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dan tidak berkoordinasi dengan pemda. Masing-masing memiliki target pencapaian sendiri hingga pengentasan kemiskinan berjalan lamban," kata Gatot, Jumat ( 22/2/2013 ).

Menurut Gatot, kegiatan program KKN yang dimiliki 14 perguruan tinggi DIY setiap tahunnya mengerahkan sekitar 23.500 mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini sangat potensial untuk kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

"Dengan KKN Keistimewaan, setiap perguruan tinggi nantinya akan berkoordinasi dengan pemda mengenai daerah mana saja yang menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Selanjutnya program akan dilselaraskan dengan kegiatan SKPD dari dinas terkait," kata Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, lokasi yang menjadi tempat KKN akan dijadikan lokasi KKN selama tiga tahun berturut-turut.

"Selain itu kita juga akan melakukan pemetaan daerah kawasan penduduk miskin dan pemetaan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan," tandasnya.

Untuk proses pemetaan, akan berkoordinasu dengan Bapeda provinsi, Bapeda kabupaten/kota serta menggandeng Badan Pusat Statistik untuk mengetahui secara detail lokasi penduduk miskin. "Kita bisa tahu mereka secara by name dan by address," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com