Mendagri Sindir Rencana Perda Larangan Membonceng Mengangkang

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan seberapa penting dikeluarkannya peraturan daerah (perda) larangan membonceng mengangkang bagi perempuan yang akan dibuat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh. Perda seperti itu tidak penting untuk diterapkan.  

"Jangan itu yang dipikirkan. Duduk di atas motor saja kok harus masuk ke perda. Banyak hal lebih besar bisa dipikirkan daripada hanya tentang itu. Misalnya bagaimana membuat standar pendidikan, standar pelayanan di puskesmas, dan standar pelayanan publik," kata Gamawan saat memberi sambutan di acara Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim serta Penyerahan KTP Elektronik, Jumat (8/2/2013) di Balikpapan.   

Urusan larangan perempuan mengangkang jika membonceng masih menjadi pro dan kontra. Mereka yang kontra melihat bahwa aturan seperti itu mengada-ada, tidak penting, dan mendudukkan perempuan pada posisi selalu dikalahkan.  

Nalurita (30), warga RT 48 Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, berpendapat, tak penting ada perda yang hanya mengatur urusan duduk membonceng yang dilakukan perempuan.

"Bikin perda yang kerenlah. Jangan bikin perda yang tidak logis. Bisa diketawain jika negara lain tahu bahwa ada perda larangan membonceng mengangkang diterapkan oleh salah satu pemerintah daerah di Indonesia," kata wiraswasta ini.