Eks Ketua Panwaslu: Pilgub Sulsel Sarat Pelanggaran

MAKASSAR, KOMPAS.com -- Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel, Prof Dr Aswanto SH MH menilai, Pilgub Sulsel berkualitas sangat rendah dan cacat hukum karena banyak pelanggaran yang terjadi.

"Kualitas demokrasi itu diukur dari berdaulatnya rakyat dalam memberikan pilihannya. Faktanya, begitu banyak pelanggaran terjadi dan partisipasi pemilih begitu rendah. Saya membaca di media cetak dan elektronik, PNS tidak merdeka dalam memberikan suaranya," ujarnya.

Aswanto membeberkan pengamatannya di berbagai daerah dan berita-berita di media cetak dan elektronik serta sejumlah laporan bahwa ada kelompok tertentu, terutama PNS, yang tidak memiliki kebebasan memberikan suaranya.

"Ada juga warga yang kesulitan memberikan hak pilihnya karena tidak dapat kartu pemilih atau undangan," sebutnya.

Menurutnya, memang ada keputusan KPU soal kemungkinan pemilih bisa memberikan suaranya hanya menggunakan KTP asal terdaftar di DPT. Akan tetapi, aturan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak pemilih yang pulang karena kecewa tak dilayani. Hal itu diutunjukkan dengan fakta adanya daerah yang begitu jomplang angka partisipasinya. Yang tinggi partisipasi itu rata-rata karena mobilisasi.

Belum lagi pelanggaran lain terkait mobilisasi dan intimidasi aparat terhadap pemilih dan money politic yang begitu massif dilakukan. Bahkan, menurut Awsanto, ada beberapa di antaranya diduga dilakukan aparat birokrasi dengan kedok bantuan atau program.

"Semua itu menjadi fakta pelanggaran yang mencederai proses demokrasi. Bahkan, kalau menurut saya sudah menjadi cacat demokrasi," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika sampai ada pernyataan Bawaslu yang menyebut nihil pelanggaran di Pilgub Sulsel, menurut Aswanto, itu adalah pernyataan yang keliru. Faktanya, begitu banyak pelanggaran di lapangan.

"Kasus money politic saja ada yang ditangkap. Bagaimana bisa dikatakan nihil. Bisa jadi yang nihil adalah yang ditangani, tetapi kejadian di lapangan begitu banyak," ungkapnya.

Menurut Aswanto, jika yang ditangkap saja ada, ia yakin lebih banyak lagi yang tidak terungkap. Karena itu, Panwaslu seharusnya tidak menutup mata. "Jangan-jangan karena tidak mampu memproses saja, sehingga beralasan nihil pelanggaran. "Faktanya, banyak kejadian pelanggaran yang fatal dan merusak demokratisasi. Bagi saya, itu semua adalah bukti bahwa pilgub ini cacat," tegasnya.