Pusat Pemerintahan Perlu Digeser, Bukan Ibu Kota

PONTIANAK, KOMPAS. com - Wacana pemindahan ibu kota negara terus berkembang pascabanjir di Jakarta. Namun, ada kalangan lain yang mengusulkan pergeseran pusat pemerintah, bukan pemindahan ibu kota.

Koordinator wilayah Asosiasi Pemeeintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat. Muda Mahendrawan mengatakan, pergeseran pusat pemerintaham lebih efektif dibandingkan pemindahan ibu kota. "Biarlah Jakarta menjadi simbol nasional dengan istana negara dan Monasnya. Namun, pusat pemerintahan sebaiknya digeser untuk mengurangi beban Jakarta. Malaysia melakukanya dengan menggeser dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang hanya berjarak sekitar 23 kilometer," kata Muda, Jumat, (25/1/2013).

Menurut Muda, biaya pergeseran pusat pemerintah akan lebih kecil dibandingkan dengan pemindahan ibu  kota. "Wilayah Banten yang akses ke bandaranya masih relatif mudah bisa menjadi alternatif. Itu juga akan lebih memudahkan urusan lebih dari 500 pemerintah daerah yang setiap hari harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Muda.

Menurut Muda, bagi pemerintah daerah, urusan dengan kementerian-kementerian yang kantornya saling berjauhan seperti saat ini, sangat melelahkan dan menghabiskan banyak biaya. "Setiap kota dan kabupaten memiliki belasan hingga puluhan urusan dengan berbagai kementerian yang harus diselesaikan di Jakarta yang macet sehingga boros waktu dan anggaran perjalanan dinas. Kalau pusat pemerintahannya mudah diakses, anggaran yang bisa dihemat sangat banyak," kata Muda.