Sumut Pertahankan SMKN Bertaraf Internasional

MEDAN, KOMPAS.com -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan tetap mempertahankan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bertaraf Internasional (SMKN BI) yang terletak di Jalan Karya Dalam, Medan. Langkah itu dilakukan karena banyak pihak meminta sekolah yang dibiayai APBD Sumut itu tetap dipertahankan.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyatakan SMKN BI tetap akan dilanjutkan. "Seperti yang diharapkan oleh siswa dan orangtua, maka sekolah ini akan kita lanjutkan. Sekolah dan konsepnya tetap, hanya namanya nanti bukan lagi sekolah bertaraf internasional," jelas Gatot, Senin (14/1/2013) saat mengunjungi SMKN BI.

Sekolah yang baru berdiri dua tahun itu mendapatkan siswa terbaik di Sumatera Utara lewat proses seleksi ketat. Siswa justru diprioritaskan pada anak cerdas namun berasal dari ekonomi kurang mampu. Setelah lolos seleksi, mereka akan menjalani proses belajar-mengajar dengan sistem asrama dan semua biaya ditanggung pemerintah.

"Sistem rekrutmen di SMKN BI ini jelas berbeda dengan sistem di sekolah RSBI. Karena di SMKN BI semua gratis. Sistem seleksi terbuka dan diutamakan untuk anak dari masyarakat ekonomi lemah yang berprestasi. Sehingga tidak ada ketimpangan seperti yang banyak dikeluhkan dalam praktik RSBI," tutur Gatot.

Kepala Sekolah SMKN BI Muhammad Rais mengatakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur program penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pertimbangan pembatalan lebih karena pembiayaan sehingga yang bisa masuk hanya orang-orang yang mampu saja. "Tetapi di sekolah kita ini semuanya gratis, mulai dari uang sekolah, seragam enam pasang selama satu tahun, uang asrama, makan tiga kali sehari sepatu dua pasang, tas, dan buku, semuanya gratis," tutur Rais.

Sekolah memiliki 69 tenaga pengajar dan 114 murid dari 30  kabupaten di Sumatera Utara. Salah satu syarat masuk sekolah ini adalah surat peryataan lurah/kepala desa bahwa calon peserta didik dari keluarga perekonomian lemah namun rata-rata ujian nasional harus 7,50 dan Bahasa Inggris minimal 8,00.