Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Farouk Siap Jadi Gubernur NTB

Kompas.com - 11/01/2013, 17:46 WIB

BIMA, KOMPAS.com- Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Irjen (Purn) Prof Farouk Muhammad menyatakan siap maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan digelar pada 13 Mei 2013.

"Dua partai besar termasuk koalisinya siap mengusung saya. Pengurusnya juga sudah membicarakan mengenai persyaratan pendaftaran," kata Farouk sebelum mengikuti acara rapat gabungan membahas masalah penanganan konflik dan potensi gangguan keamanan nasional yang sering terjadi di Kabupaten Bima dan Dompu, di Bima, Jumat (11/1/2013).

Farouk Muhammad yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengajak perwakilan dari 10 kementerian terkait untuk mendengar langsung berbagai konflik dan potensi gannguan keamanan nasional dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu juga membantah pemberitaan salah satu media lokal di NTB yang memuat pernyataan dirinya tidak ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.

"Media itu jangan begitu dong. Saya siap deklarasi. Saya mau mengabdi, bukan cari kursi, tapi kan tidak bisa saya putuskan sendiri, perlu ada dukungan dari partai. Tapi saya tidak mau kasak-kusuk seperti pengalaman pada 2008. Partai tertentu minta uang, minta ini dan habis-habisan, saya tidak mau dininabobokkan oleh partai," ujarnya tanpa mau menyebutkan dua partai besar yang dimaksud.

Ia menegaskan, keinginannya menjadi Gubernur NTB bukan mencari kursi atau jabatan, tapi semata-mata ingin mengabdikan diri untuk kemajuan daerah. "Seorang bupati ingin jadi gubernur. Begitu juga seorang gubernur ingin mempertahankan, pasti dong. Seorang mantan gubernur juga menginginkan hal yang sama. ya wajar-wajar saja," ujarnya.

Ia juga menyatakan dirinya masih memiliki popularitas di tingkat pemerintah pusat yang bisa menjadi modal untuk membangun NTB menjadi lebih baik ke depan. Menurut dia, pemerintahan pasangan Gubernur NTB H M Zainul Majdi dan H Badrul Munir, yang masih menjabat saat ini banyak kemajuan, namun juga ada kekurangan. Kekurangan itulah yang harus diisi oleh siapapun yang terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nantinya.

"Pernyataan tentang keberhasilan gubernur yang sekarang tidak bisa langsung dikatakan oh berarti saya mendukung TGB (Sebutan gubernur menjabat saat ini)," ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak akan maju melalui calon independen dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun akan maju bersama partai politik pengusung.

"Mengenai wakil gubernur, kemungkinan dari dua partai politik yang akan mengusung saya. Saat ini mereka sedang mempelajari," ujarnya.

KPU NTB akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018, pada 13 Mei untuk putaran pertama dan pada 22 Juli untuk putaran kedua. Pemerintah Provinsi NTB sudah mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 140 miliar lebih.

Dana ratusan miliar rupiah itu dialokasikan ke KPU Provinsi NTB, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, dan unit kerja terkait seperti Desk Pilkada, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemerintah Provinsi NTB terkait pengamanan, dan unit kerja lainnya.

Untuk KPU NTB, dialokasikan sesuai kebutuhan anggaran, yakni  Rp 130 miliar, sekitar 80 persen di antaranya untuk honor penyelenggara di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, dan 20 persen untuk untuk logistik pemilu, dan kegiatan lainnya seperti biaya debat publik yang disiarkan langsung televisi nasional, dan sosialisasi.

Anggaran lebih dari Rp 10 miliar dari total Rp 140 miliar itu diperuntukkan bagi Bawaslu NTB yang mencapai Rp 5 miliar, anggaran khusus untuk Desk Pilkada sebesar Rp 331 juta lebih, dan Rp 3 miliar untuk Satpol PP Pemprov NTB, dan sisanya dikelola unit kerja lainnya.

Dalam rancangan KPU NTB, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berlangsung di 9.427 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.135 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com