Senin, 22 Desember 2014

News /

Pendekatan Keamanan di Poso Tak Efektif

Jumat, 21 Desember 2012 | 05:14 WIB

Palu, Kompas - Sempat kondusif sekitar sebulan, situasi Poso, Sulawesi Tengah, kembali bergolak. Pada Kamis (20/12), tiga polisi tewas dalam aksi baku tembak dengan kelompok bersenjata. Hal ini mencerminkan pendekatan keamanan selama ini tak tuntas dan tak efektif mengatasi akar konflik.

Demikian pandangan Guru Besar Antropologi Pembangunan Universitas Tadulako Sulaiman Mamar serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso Arifin Tuamaka, secara terpisah, Kamis malam.

Keduanya menilai, kehadiran aparat Polri di Poso selama ini belum sepenuhnya tuntas menangani akar konflik dan benih kekerasan di daerah tersebut. Pendekatan keamanan yang berlebihan, tetapi tidak menyentuh aspek mendasar, seperti sosial- ekonomi, hanya akan melahirkan antipati terhadap aparat negara.

”Sepatutnya peristiwa demi peristiwa yang menelan korban menjadi bahan introspeksi aparat keamanan,” kata Arifin.

Tewasnya tiga anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menambah panjang daftar kekerasan yang melibatkan kelompok tertentu dengan polisi.

Jatuhnya korban kemarin diawali dengan baku tembak antara anggota Brimob dan kelompok bersenjata di Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, pukul 10.00.

Kepala Polda Sulteng Brigadir Jenderal (Pol) Dewa Parsana mengatakan, saat itu aparat melakukan patroli di daerah yang terletak pada 60 kilometer arah barat Kota Poso atau 200 kilometer arah timur Kota Palu (ibu kota Provinsi Sulteng).

Tiga korban tewas itu adalah Brigadir Satu I Wayan Putu Ariawan (25), Brigadir Satu Ruslan (39), dan Brigadir Satu Winarta (35).

Sementara tiga korban yang luka adalah Briptu Siswandi Yulianto, Briptu Lingguh Unggara, dan Briptu Eka Wijaya Sumarno. Eka kini dirawat di Rumah Sakit Anuntaloko, Kabupaten Parigi Moutong, karena kondisinya kritis.

Oktober lalu, dua polisi, yakni Brigadir Satu Andi Sapa dan Brigadir Sudirman, juga ditemukan tewas di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, setelah hilang sepekan.

Namun, eskalasi kekerasan di Poso sebetulnya telah merebak sejak Agustus 2012. Korban tak hanya di kalangan aparat keamanan, tetapi juga warga sipil.

Kekerasan itu bermula dengan penembakan orang tak dikenal di Desa Sepe, Kecamatan Lage, yang menewaskan seorang warga. Kejadian ini lalu disusul dengan penembakan di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, yang juga melukai seorang warga.

Sejak itu, dalam kurun Agustus-November 2012 terjadi rangkaian kekerasan, seperti peledakan bom di rumah seorang warga di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota, serta ledakan bom di pos polisi lalu lintas yang melukai dua polisi dan seorang warga sipil.

Peristiwa teror terhadap aparat keamanan berlanjut dengan penembakan Kepala Kepolisian Sektor Poso Pesisir, tetapi tidak melukai Kapolsek.

Operasi pengamanan

Pasca-temuan terbunuhnya dua polisi pada Oktober lalu, aparat gabungan kepolisian, Densus 88 Antiteror, dan TNI melakukan operasi pengamanan di sejumlah wilayah di Poso. Penyergapan pertama yang dilakukan aparat terjadi di Desa Kalora yang dilakukan Densus 88. Penyergapan ini menyebabkan seorang terduga teroris tewas dan dua orang lainnya luka.

Berikutnya, penyergapan yang dilakukan di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, menyebabkan seseorang yang diduga terkait kelompok teroris tewas dan seorang lainnya ditangkap.

Pada 9 November 2012, polisi akhirnya menyatakan operasi pengamanan di Tamanjeka dihentikan dan pasukan yang sebelumnya disiagakan di daerah itu ditarik. Namun, hingga pasukan ditarik, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang pelaku serangkaian kekerasan, termasuk penganiayaan polisi.

Semua yang ditangkap atau meninggal hanya disebut terkait dengan kelompok terduga teroris yang akan didalami perannya.

Peristiwa baku tembak yang terjadi kemarin bermula saat aparat Brimob melakukan patroli di Desa Kalora. Saat itu sembilan anggota Brimob yang menggunakan lima sepeda motor patroli bergerak dari pos polisi Desa Kalora menuju Desa Bhakti Agung. Dari Bhakti Agung rencananya patroli akan dilanjutkan ke Desa Tambarana.

Di sebuah tikungan menanjak di antara Desa Kalora dan Desa Bhakti Agung, mereka diserang membabi buta oleh kelompok bersenjata dari perbukitan sekitar kebun kakao. Lokasinya di sekitar jalan trans-Sulawesi.

Dalam peristiwa ini, aparat diberondong dengan tembakan dari bagian kanan jalan dari arah Palu atau bagian kiri jika dari Poso. Posisi penembak yang berada di ketinggian membuat mereka lebih leluasa menembak tanpa banyak perlawanan.

Menurut Parsana, pasca-penembakan, petugas menangkap seseorang yang diduga bagian dari kelompok bersenjata. Pria ini teridentifikasi berasal dari Bima, Nusa Tengara Barat. Namun, delapan orang lainnya lolos dari kejaran polisi.

Di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar menyatakan, kepolisian tetap menggelar operasi penangkapan terhadap jaringan kelompok teroris di Poso.

”Itu kewajiban. Kalau tidak dituntaskan, yang dapat menjadi korban orang lain, termasuk masyarakat,” kata Boy.

Aparat kepolisian tetap melakukan penegakan hukum sesuai prosedur dan kaidah hak asasi manusia (HAM). Namun, Boy menegaskan, semua tergantung dari situasi di lapangan.

Boy menduga kuat, pelaku penembakan itu merupakan jaringan kelompok teror di Poso yang selama ini melakukan kegiatan pelatihan aksi teror dan melakukan aksi teror di Poso dan Palu. Pemimpin jaringan kelompok teror di Poso diduga Santoso, yang saat ini masih buron.

Peningkatan eskalasi

Kamis malam, anggota Komisi Nasional HAM, Siane Indriani, berkunjung ke Markas Brimob Polda Sulteng dan Rumah Sakit Bhayangkara, Palu. Siane mencermati kondisi jenazah anggota Brimob yang disemayamkan, yakni Briptu Ruslan. Semalam dua jenazah korban lainnya dalam perjalanan dari Poso ke Palu.

Kepada pers, Siane mengatakan, Komnas HAM menyesalkan terjadinya peristiwa penembakan itu. ”Kami harap permasalahan ini ditangani lebih profesional. Kami juga berharap tak ada lagi korban dari pihak mana pun. Ini terlihat ada indikasi peningkatan eskalasi. Koordinasi antaraparat perlu ditingkatkan,” kata Siane.

Kembali ke soal penanganan konflik, Arifin Tuamaka, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Poso, mengatakan, mestinya tak ada lagi peristiwa seperti ini jika ditangani secara tuntas.

Dia menilai, di Poso memang ada kelompok-kelompok yang antisimbol negara (pemerintah), terutama aparat. ”Mestinya ini harus ditangani tuntas, dibina, atau ditangani secara hukum,” kata Arifin.

Terkait operasi pengamanan, Arifin juga meminta polisi bertindak bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa memantik antipati publik. Hindari cara-cara serampangan, seperti salah tangkap atau menangkap dengan cara-cara yang tak manusiawi.

Arifin menilai, untung saja warga Poso secara umum tidak terpengaruh atas tindakan aparat. Secara sosial-ekonomi kehidupan warga Poso tetap berjalan normal.

”Namun, bagaimanapun, peristiwa seperti ini tentu akan menimbulkan keresahan. Warga pasti berpikir, jika aparat yang bersenjata saja bisa diperlakukan begitu, bagaimana dengan warga sipil?” kata Arifin.

Antropolog Sulaiman yang giat meneliti konflik Poso menyarankan agar Poso ditangani multiperspektif. Jangan terpaku pendekatan keamanan semata.

”Tak kalah pentingnya adalah menggiatkan pembinaan ekonomi rakyat agar penganggur berpikir produktif. Bukan tak mungkin penganggur di Poso adalah sisa-sisa konflik tahun 1990-an yang potensial digerakkan oleh kelompok tertentu,” ujar Sulaiman. (REN/FER/NAR)


Editor :