Menhut Harus Berpihak pada Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan harus tegas menyelesaikan konflik tenurial atau penguasaan hak atas wilayah dan sumber daya yang ada di dalamnya, di Senyerang, Provinsi Jambi. Menhut harus berpihak kepada rakyat dalam konflik tenurial di Senyerang, Jambi.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad, konflik tenurial di Senyerang antara PT Wira Karya Sakti dan masyarakat sudah terjadi sejak lama, tetapi tak pernah ada ketegasan Menteri Kehutanan untuk menyelesaikannya.

Idham menyebutkan, konflik bermula ketika lahan dan kebun masyarakat dijadikan hutan produksi, dan melalui izin menteri kehutanan diberikan kepada PT WKS yang merupakan bagian dari Grup Sinar Mas.

Lahan yang diberikan kepada PT WKS seluas lebih dari 24.000 hektar, sementara yang dituntut masyarakat menurut Idham hanya 7.100 hektar.

"Masyarakat menuntut lahan tersebut dikeluarkan dari konsesi PT WKS, tetapi Kementerian Kehutanan mengusulkan proses penyelesian melalui kemitraan, dan masyarakat sebenarnya setuju," kata Idham kepada Kompas, Rabu (19/12/2012) malam.

Atas dasar surat menteri kehutanan, pemerintah daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi, sehingga diusulkan luas kemitraan 4.004 hektar untuk 2002 keluarga. Pola yang disepakati ketika itu adalah kemitraan 90 persen karet dan 10 persen akasia.

Dalam perkembangannya menurut Idham, PT WKS menghendaki pola kemitraannya adalah 90 persen akasia dan hanya 10 persen untuk karet. "Ironisnya, menteri kehutanan tidak tegas dalam mendukung usulan masyarakat. Kami memandang, konflik ini terus berlarut karena menteri kehutanan tak punya komitmen membela rakyat," kata Idham.