Pengungsi Konflik Ambon Duduki Kantor Gubernur

AMBON, KOMPAS.com - Puluhan pengungsi korban konflik sosial di Ambon tahun 1999, Selasa (11/12/2012) kembali berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku mempertanyakan hak mereka yang belum terselesaikan hingga kini.

Puluhan pengungsi yang umumnya kaum ibu ini kembali mendatangi kantor Gubernur dengan membawa sejumlah pamflet berisi kecaman terhadap lambannya penanganan pengungsi korban konflik di Maluku oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam aksinya, para pengungsi mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku selama ini terkesan mengabaikan dan melepas tanggung jawab untuk mengurusi ribuan pengungsi korban konflik 1999 yang hingga kini belum tertangani.

Puluhan pengungasi yang mendatangi Kantor Gubernur Maluku ini, berasal dari tiga daerah, yakni Kabupaten Maluku Tengah, pengungsi asal Kota Ambon, dan pengungsi asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan pengungsi asal Kabupaten Tobelo Maluku Utara.

Dalam orasinya, pengungsi ini mengungkapkan, jika Pemprov Maluku tidak becus dalam menangani masalah pengungsi di Maluku. Buktinya, sudah hampir 13 tahun penyelesaian pengungsi di Maluku belum juga terselesaikan, padahal anggaran penanganan pengungsi korban konflik sosial di Maluku sangat besar.

"Kita selama ini tidak diperhatikan, padahal kita ini korban langsung yang hingga kini masih berada di pengungsian. Pemprov Maluku tidak becus," teriak Koordinator Aksi pengungsi, Maikel Louhenapessy disambut yel-yel pendemo lainnya.

Para pengungsi menuntut agar segala hak mereka segera diselesaikan pemerintah Malaku. Pengungsi juga meminta Pemprov Maluku tidak menghindar dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan hak pengungsi.

Sekda Provinsi Maluku Ros Far Far yang menemui pengungsi, mengatakan, penanganan pengungsi di Maluku sudah diserahkan sepenuhnya penanganannya kepada pemerintah kabupaten kota melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah pusat. Ia juga mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap sisa pengungsi Maluku yang masih tersisa untuk selanjutnya ditangani.

"Kita terus melakukan verifikasi, dan perlu diketahui, kalau penanganan pengungsi itu sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten kota masing - masing," kata Ros di hadapan pengungsi. Hingga berita ini dipublikasikan, puluhan pengungsi ini masih terus menduduki Kantor Gubernur Maluku.