Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sakit, Aceng Batal Diperiksa

Kompas.com - 08/12/2012, 02:50 WIB

Bandung, Kompas  - Pemeriksaan Bupati Garut Aceng HM Fikri sebagai saksi terkait laporan penipuan dan pemerasan di Mapolda Jawa Barat, Jumat (7/12), urung digelar karena alasan kesehatan. Aceng menderita tekanan darah rendah seusai mengikuti investigasi panitia khusus DPRD Garut.

Ketakhadiran Aceng dipastikan pengacara Ujang Suja’i yang mendatangi Mapolda Jawa Barat pada Jumat pagi. Dia membawa surat keterangan sakit dari dokter pribadi Aceng, yakni Ade Rusiyana yang praktik di Garut, serta surat rujukan agar Aceng dirawat di RS Sentosa Bandung.

”Kami akan menghadirkan klien kami pada Senin (10/12). Kami siap bekerja sama selama pemeriksaan. Klien kami pasti hadir,” ujar Ujang.

Menurut Ujang, Aceng mengeluhkan tekanan darahnya rendah setelah mengikuti rapat pansus investigasi DPRD Garut hingga tengah malam. Dalam surat rujukan, tercantum diagnosis berupa malaise atau lesu serta anoreksia atau susah makan.

Pemanggilan Aceng terkait laporan pengusaha Asep Rahmat Kurnia Jaya atas dugaan penipuan dan pemerasan. Pada April lalu, Asep menyerahkan uang Rp 250 juta agar terpilih jadi wakil bupati Garut menggantikan Dicky Chandra yang mengundurkan diri. Penyerahan uang itu di rumah pribadi bupati dan diterima orang kepercayaanya.

Beberapa hari kemudian, Asep kembali dimintai uang Rp 1,4 miliar untuk maksud serupa. Permintaan itu tak digubris, dan dia lalu melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Wakil Bupati Garut yang terpilih adalah Agus Hamdani dari DPRD Garut.

Panitia khusus DPRD Garut bungkam saat ditanya hasil pertemuan dengan Aceng. Padahal, sebelumnya pansus berjanji terbuka pada masyarakat terkait segala aktivitas yang dilakukannya.

”Atas permintaan Pak Aceng, hasil pertemuan tidak kami beberkan sekarang. Tunggu saja hasil akhirnya di Rapat Paripurna DPRD Garut,” ujar Ketua Pansus DPRD Garut Asep Lesmana.

Calon wagub Jawa Barat asal Kabupaten Garut, Teten Masduki, mengatakan, kasus Aceng harus menjadi pelajaran penting. Hal itu membuktikan jabatan kepala daerah masih digunakan sebagai alat kekuasaan menindas masyarakat lemah.

”Aceng harus mundur dari jabatannya. Kepercayaan masyarakat sudah tidak ada. Jangankan mau sejahterakan masyarakat, sekarang bertemu saja mungkin sudah malu,” ujarnya.

Adapun Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo adalah masalah pribadi. ”Tak mungkin semua hal ditangani gubernur. Masalah pribadi ya cukup diselesaikan yang bersangkutan saja,” ujarnya. (CHE/ELD/EGI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com