Golkar Dukung Wacana Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mendukung wacana penggunaan hak menyatakan pendapat terkait skandal Bank Century. Hak menyatakan pendapat dinilai perlu untuk mempercepat proses penyelesaian kasus ini agar tidak berlarut-larut.

"Kalau sikap Golkar, anggota mau menggunakan haknya, silakan saja, itu hak anggota. Prinsipnya dari Fraksi Golkar mendukung apa yang disampaikan anggota," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, Jumat (23/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Ade dimintai tanggapan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat ketika rapat Timwas Century dengan pimpinan KPK Selasa kemarin. Wacana Hak Menyatakan Pendapat muncul setelah KPK menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan terhadap dua pejabat BI ketika dana talangan dikucurkan.

Kedua orang itu, yaitu BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan). Keduanya dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Para anggota Timwas berpendapat, sebagai gubernur BI ketika itu, Boediono, kini Wapres, harus ikut bertanggung jawab. Pendapat itu juga masuk dalam keputusan Pansus Bank Century. Ade menilai penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR sebenarnya bisa membantu agar kasus ini tidak berlarut-larut.

"Ya setuju supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan masalah ini supaya tidak menggantung terus pada ketidakpastian. Supaya Pak Boediono juga bisa dibantu," kata Ade.

Salah satu anggota Fraksi Golkar yang mendukung wacana penggunaan hak menyatakan pendapat adalah Bambang Soesatyo. Bambang merupakan anggota Timwas Century. "Menurut saya penanganan proses hukum kasus Century oleh KPK khususnya terhadap mantan gubernur BI yang saat ini menjabat sebagai Wapres sudah selesai. Dan proses selanjutnya ada di DPR yakni melalui mekanisme hak menyatakan pendapat sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi," kata Bambang.

Dia beralasan, sesuai ketentuan, apabila presiden atau wakil presiden terbukti atau tidak terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran hukum berat, pengkhianatan terhadap negara dan perbuatan tercela diproses dan diuji di pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permintaan DPR melalui hak menyatakan pendapat. Wacana ini pun bisa berujung pada pemakzulan Wapres.

Namun, wacana ini banyak mendapat tentangan. Sejumlah fraksi yang menyatakan menolak wacana hak menyatakan pendapat adalah PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, PKS mengaku belum memutuskan sikap.

Baca juga:
KPK, Janganlah Masuk ke Pusaran Politik!
Bikin Gaduh, Abraham Samad Layak Jadi Politisi
Ingin Turunkan Boediono, Politisi Pertaruhkan DPR
Dikaitkan Century, Boediono Bercicit di Twitter

Berita terkait perkembangan penanganan kasus Bank Century dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?