UMP Rp 1,7 Juta, Apindo Kaltim Sesalkan Sikap Gubernur

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menyesalkan sikap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yang menyatakan secara sepihak besaran upah minimum provinsi Kaltim 2013. Gubernur hanya menuruti kemauan pekerja-buruh, tapi tidak melihat kesulitan pengusaha.

"Jika mekanisme penting seperti penentuan UMP bisa sepihak dan itu bisa dilakukan hanya lewat demonstrasi, mau jadi apa negara kita? Itu jelas merugikan pengusaha. Apakah gubernur yang menggaji pekerja-buruh? Tidak, bukan? Jika pengusaha terbebani dengan UMP, langkah PHK akan ditempuh sebagai solusi akhir," ujar Slamet Brotosiwoyo, Ketua Apindo Kaltim, Sabtu (3/11/2012).

Seperti diketahui, Kamis lalu, buruh dan pekerja dari sejumlah serikat di Kaltim berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim untuk menuntut UMP yang layak. Aksi tersebut sebagai kelanjutan walk out para perwakilan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan Provinsi ketika membahas UMP.

Awang yang menemui mereka saat itu menyatakan mengabulkan tuntutan usulan UMP 2013 menjadi Rp 1.752.000 dan surat keputusan (SK) dikeluarkan.

Angka itu lebih tinggi dari UMP 2012 yang sebesar Rp 1.177.000 dan sedikit lebih rendah dari usulan serikat buruh dan pekerja yang menginginkan UMP 2013 mencapai Rp 1.804.000.