Penyelesaian Buruh, Jokowi Cari "Win-win Solution"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan melakukan pertemuan dengan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelum menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Dalam demonstrasi yang dilakukan beberapa serikat buruh akhir-akhir ini mereka menuntut besaran UMP DKI 2013 mencapai Rp 2,8 juta. Jumlah tersebut diperoleh melalui penghitungan dari 122 komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Jokowi pun akan mencari solusi win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan buruh ini.

"Tuntutan buruh Rp 2,8 juta ya tidak apa-apa. Namanya juga tuntutan ya berarti ada keinginan. Namun, ini kan ada dua belah pihak, jadi harus dicarikan solusinya, win-win solution," kata Jokowi, di Kemenakertrans, di Jakarta, Jumat, (2/11/2012).

Berdasarkan Permen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 item berubah menjadi 60 jenis komponen KHL. Melalui survei berdasarkan 60 item tersebut, KHL Oktober DKI tercatat mencapai Rp 1.845.674.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dalam penetapan UMP yang akan digelar 20 November mendatang, sangat dimungkinkan besaran UMP di DKI akan lebih besar dari wilayah lainnya.

"Sebab, besaran UMP di DKI selalu lebih besar dari daerah lainnya. Harus dipastikan rentang besaran angka tersebut berdampak juga ke Jawa Barat sehingga nilainya juga wajar," kata Ahmad Heryawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) baru yang jumlahnya lebih besar dibandingkan nominal sebelumnya. Pada 2013 mendatang, UMP DKI akan menembus 102 persen angka KHL yang jumlahnya telah ditetapkan, yakni Rp 1.978.789 per bulan. Sementara itu, untuk UMP, baru akan ditetapkan pada 20 November mendatang oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI