Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akan Usulkan Protokol Antipenistaan Agama di PBB

Kompas.com - 22/09/2012, 17:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan mengusulkan perlunya protokol internasional antipenistaan agama guna mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat.

Dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (22/9/2012), sesaat sebelum bertolak ke New York, Amerika Serikat, Presiden menyatakan, usulan itu akan disampaikannya dalam sidang pembukaan Majelis Umum PBB di New York. Dalam kesempatan itu, Presiden akan menjadi pembicara dalam sesi debat umum sidang tersebut.

Presiden mengatakan, protokol internasional antipenistaan agama dibutuhkan guna mengantisipasi perkembangan negatif dewasa ini akibat munculnya aksi-aksi penistaan agama yang mendorong reaksi balik yang dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan antarpemeluk agama bahkan antarperadaban.

"Indonesia memiliki kewajiban secara moral untuk menyampaikan pandangan-pandangan ajakan, bahkan barangkali juga ikut memikirkan sebuah protokol internasional bagaimana kita bisa mencegah atau menolak aksi atau inisiatif yang bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dari satu agama ke agama apapun," kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan ke AS kali ini juga akan membicarakan kelanjutan dari pembangunan masyarakat setelah program Sasaran Pembangunan Millenium (MDG’s) selesai pada 2015 nanti.

Presiden Yudhoyono dalam hal ini menjadi salah satu ketua bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris akan mengadakan pertemuan pertama ’High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda’ (panel tingkat tinggi untuk agenda pembangunan pasca 2015) yang beranggotakan 23 orang.

Sementara itu, Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke AS mulai 22 September dan kembali ke tanah air pada 30 September mendatang. Presiden dalam kunjungannya tersebut, selain menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan panel tingkat tinggi untuk agenda pasca 2015, juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan multilateral.

Diantaranya akan menghadiri Indonesia Investment Day yang diselenggarakan di New York Stock Exchange, melakukan pertemuan dengan sejumlah investor dan kalangan bisnis AS, juga akan menerima penghargaan dari AS-ASIAN Bussiness Council.

Presiden juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah kepala negara di sela-sela pembukaan sidang majelis umum PBB tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com