IPW: Polda Harus Cermati Dinamika Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobilisasi dukungan politik untuk pemenangan pemilihan gubernur di DKI Jakarta sejauh ini telah mendorong lahirnya emosi politik berbasis etnik dan agama yang sangat berpotensi menimbulkan konflik. Karenanya pihak kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri perlu mencermati dinamika pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pendapat ini disampaikan oleh Neta S Pane selaku ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW).

"Seharusnya pilgub menjadi pertarungan konsep dan gagasan serta ajakan bagi rakyat untuk memilih secara cerdas. Dengan begitu pilgub Jakarta tidak berpotensi konflik dan kekerasan politik," kata Neta dalam e-mailnya, Selasa (18/9/12).

"Kami dari IPW berharap para pemimpin politik di Jakarta, terutama yang berkepentingan dalam pilkada bersungguh-sungguh dalam mengambil langkah pencegahan terjadinya kekerasan politik oleh massa pendukung, meskipun dari pihak Polda Metro sudah ada antisipasi maksimal," tandasnya.

Menurut Neta, untuk kawasan pecinan perlu dilakukan sistem pengamanan tertutup, dengan memaksimalkan intelijen dan reserse berpakaian preman.

Selama proses pilkada dari Juli hingga September, lanjut Neta, terjadi 61 kali kebakaran, dengan 14 lokasi yang tergolong besar. "Terjadinya kebakaran belakangan ini juga harus dicermati," kata Neta.

Hal ini berdampak pada terjadinya pemindahan paksa penduduk yang berpotensi menimbulkan dampak administratis bagi pemilih. "IPW menilai, salah satu titik rawan pilgub Jakarta justru ada di sekitar lokasi bekas kebakaran," jelas Neta.

Untuk itu, Neta menilai KPUD Jakarta perlu bekerja sama dengan Pemko-pemko Jakarta dan KPUD wilayah agar berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin dan memfasilitasi terpenuhinya hak pilih korban kebakaran. "Agar nantinya tidak muncul protes-protes yang bisa memicu konflik, baik saat pencoblosan maupun pasca pencoblosan," kata Neta.