Kinerja Penyuluh Kurang Maksimal

MANADO, KOMPAS.com- Kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di sejumlah daerah dinilai kurang maksimal. Bahkan banyak penyuluh enggan turun ke lapangan, sebagian tinggal di kota, dan koordinasi dengan instansi terkait kurang baik.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Johanis Goan Panelewen di Manado, Sabtu kemarin mengatakan, eksistensi Badan Penyuluh Pertanian dipertanyakan sejumlah kepala dinas pertanian di berbagai provinsi di Indonesia.

"Sewaktu kami bertemu (rapat) di Jakarta, beberapa kepala dinas (pertanian) dari Pulau Jawa mengeluh sikap penyuluh di daerah masing-masing. Mereka meminta keberadaan penyuluh pertanian dikembalikan ke instansi teknis," katanya.

Menurut Panelewen, laporan beberapa provinsi menyebut kinerja penyuluh tidak maksimal, sehingga membuat program swasembada pangan dan beras gagal. "Penyuluh adalah ujung tombak untuk program swassembada," katanya.

Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdiri di tiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Pendirian badan itu agar dapat mengoordinasi para penyuluh, di mana sebelumnya kewenangan pengangkatan penyuluh berada dalam instansi teknis.

Frits Kaunang, Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, jumlah penyuluh di Sulawesi Utara sekitar 1.300 orang, terbanyak adalah penyuluh pertanian.

Mengenai sikap penyuluh yang enggan ke lapangan mendampingi petani, Kaunang mengatakan silahkan melapor ke pihaknya. "Kepala Dinas tak perlu khawatir kami akan menindak mereka," katanya.