Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Berjanji Akan Perbaiki Sistem "Outsourcing"

Kompas.com - 13/09/2012, 22:44 WIB
Adri Prima

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji akan memperbaiki sistem tenaga lepas atau outsourcing dan memperjuangkan hak-hak buruh.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Konsolidasi dan Halalbihalal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada Kamis (13/9/2012) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya Muhaimin sempat meminta maaf karena datang saat acara sudah berakhir. Namun, kedatangannya cukup memunculkan antusiasme bagi para ribuan buruh yang hadir.

"Kami dari pemerintah akan terus berupaya agar cita-cita untuk menyejahterakan buruh melalui sistem outsourcing yang tidak merugikan buruh harus kita tegakkan," ujar Muhaimin.

Ia menambahkan bahwa dirinya akan mengeluarkan aturan baru untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi agar nasib para pekerja outsourcing dapat teratasi serta menuju kesejahteraan yang sama, seimbang, dan adil. Muhaimin juga mengimbau agar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia membaca secara cermat draf yang diajukan olehnya agar draf tersebut bisa diterima semua pihak dan dapat diterapkan secepat mungkin.

Ia menyampaikan, tema yang diangkat dalam acara konsolidasi tersebut, yakni "Stop Outsourcing dan Bayar Upah Layak" juga merupakan agenda nasional. "Juga merupakan agenda pemerintah agar upah buruh adalah upah yang menyejahterakan dan memakmurkan para pekerja di Indonesia," katanya.

Muhaimin menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus terjaga dan salah satu yang dapat menjaga kestabilan dan keberlangsungan ekonomi tersebut adalah dengan cara seluruh kebutuhan hidup layak dan standar kesejahteraan pekerja harus terpenuhi.

Seusai menyampaikan sambutan, Muhaimin menerima lembar pernyataan sikap dan tuntutan SPSI yang disampaikan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai.

Selain Muhaimin, acara ini juga dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Untung Suharsono Rajab dan ribuan pekerja ataupun buruh se-Jabodetabek. Para buruh menuntut penyesuaian sikap pemerintah menyambut keinginan seluruh pekerja Indonesia. Buruh juga menyampaikan fakta bahwa pendapatan per kapita Indonesia terus tumbuh, tetapi tidak seimbang dengan upah buruh. Para buruh juga meminta pemerintah merevisi Permenakertrans No.17 Tahun 2005 tentang Kompomen Hidup Layak (KHL). Buruh juga meminta penghapusan outsourcing yang dinilai merupakan pola perbudakan era modern yang dipermanenkan oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com