Selasa, 25 November 2014

News / Regional

Bupati Merauke Perintahkan Jajarannya Perbaiki Kinerja

Kamis, 6 September 2012 | 21:09 WIB

MERAUKE, KOMPAS.com — Menyusul laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan penilaian disclaimer (tidak menyatakan pendapat) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2011, Bupati Romanus Mbaraka memerintahkan seluruh jajarannya segera memperbaiki kinerja. Diharapkan tahun depan hasil laporan BPK untuk Merauke tidak lagi disclaimer.

"Ukuran kinerja kita masih disclaimer. Ini harus diubah. Tahun ini disclaimer terakhir. Tahun depan tidak boleh disclaimer lagi. Kepala SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) dengar ini baik-baik," kata Romanus, Kamis (6/9/2012) ini.

Ia mengemukakan itu dalam pertemuan dengan pimpinan SKPD, para kepala bidang SKPD, dan Wakil Bupati Sunarjo di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Merauke.

Romanus yang menyampaikan arahan dengan nada serius membuat suasana pertemuan tersebut relatif tegang.

Romanus mengemukakan, pakta integritas yang baru akan ditandatangani bersama untuk menciptakan pemerintahan daerah Merauke yang bersih.

"Temuan ini memang bukan tahun 2011, tetapi sebelum tahun 2011. Tetapi pemerintahan ini harus bersih. Itu sudah komitmen," ujar bupati yang dilantik pada Januari 2011 tersebut.

Agar tidak terulang lagi ada temuan-temuan BPK yang membuat laporan keuangan disclaimer, pihaknya telah menyiapkan sanksi-sanksi.

"Untuk sanksi ada kesepakatan nanti ditandatangani bersama-sama. Kalau masih ada temuan di dinas yang bersangkutan, pangkat pimpinan SKPD-nya ditahan. Pengembalian wajib dilakukan dengan melakukan teguran satu hingga tiga. Proses selanjutnya pelimpahan ke pihak berwajib," ujar Romanus.

Sebelumnya, Ketua DPRD Merauke Leo Mahuze mengungkapkan, penyebab daerahnya mendapat penilaian disclaimer antara lain karena banyaknya aset daerah yang tidak terdata secara baik.

Leo mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK disebutkan, banyak aset daerah seperti tanah, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta aset lainnya yang tidak terdata secara baik dan tidak jelas keberadaannya. Nilai aset itu mencapai total sekitar Rp 5 triliun.

 

 

 

 


Penulis: Erwin Edhi Prasetyo
Editor : Agus Mulyadi