Bupati Merauke Perintahkan Jajarannya Perbaiki Kinerja - Kompas.com

Bupati Merauke Perintahkan Jajarannya Perbaiki Kinerja

Erwin Edhi Prasetyo
Kompas.com - 06/09/2012, 21:09 WIB

MERAUKE, KOMPAS.com — Menyusul laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan penilaian disclaimer (tidak menyatakan pendapat) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2011, Bupati Romanus Mbaraka memerintahkan seluruh jajarannya segera memperbaiki kinerja. Diharapkan tahun depan hasil laporan BPK untuk Merauke tidak lagi disclaimer.

"Ukuran kinerja kita masih disclaimer. Ini harus diubah. Tahun ini disclaimer terakhir. Tahun depan tidak boleh disclaimer lagi. Kepala SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) dengar ini baik-baik," kata Romanus, Kamis (6/9/2012) ini.

Ia mengemukakan itu dalam pertemuan dengan pimpinan SKPD, para kepala bidang SKPD, dan Wakil Bupati Sunarjo di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Merauke.

Romanus yang menyampaikan arahan dengan nada serius membuat suasana pertemuan tersebut relatif tegang.

Romanus mengemukakan, pakta integritas yang baru akan ditandatangani bersama untuk menciptakan pemerintahan daerah Merauke yang bersih.

"Temuan ini memang bukan tahun 2011, tetapi sebelum tahun 2011. Tetapi pemerintahan ini harus bersih. Itu sudah komitmen," ujar bupati yang dilantik pada Januari 2011 tersebut.

Agar tidak terulang lagi ada temuan-temuan BPK yang membuat laporan keuangan disclaimer, pihaknya telah menyiapkan sanksi-sanksi.

"Untuk sanksi ada kesepakatan nanti ditandatangani bersama-sama. Kalau masih ada temuan di dinas yang bersangkutan, pangkat pimpinan SKPD-nya ditahan. Pengembalian wajib dilakukan dengan melakukan teguran satu hingga tiga. Proses selanjutnya pelimpahan ke pihak berwajib," ujar Romanus.

Sebelumnya, Ketua DPRD Merauke Leo Mahuze mengungkapkan, penyebab daerahnya mendapat penilaian disclaimer antara lain karena banyaknya aset daerah yang tidak terdata secara baik.

Leo mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK disebutkan, banyak aset daerah seperti tanah, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta aset lainnya yang tidak terdata secara baik dan tidak jelas keberadaannya. Nilai aset itu mencapai total sekitar Rp 5 triliun.

 

 

 

 

PenulisErwin Edhi Prasetyo
EditorAgus Mulyadi
Komentar

Terkini Lainnya

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Internasional
Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Megapolitan
Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Megapolitan
Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Nasional
Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Nasional
Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Regional
Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Nasional
Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Megapolitan
Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Megapolitan
Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Internasional
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Regional
Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Megapolitan
Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Internasional
Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Edukasi
PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

Regional

Close Ads X