Konflik Horizontal Tak Akan Terjadi di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Munculnya sejumlah unjuk rasa dan kerusuhan terkait hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa kabupaten dan kota di Aceh tak akan sampai mengarah kepada konflik horizontal di bumi Serambi Mekkah tersebut.

Demikian disampaikan, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (6/9/2012 ).

"Situasi politik yang panas biasanya hanya terjadi pada tahap awal dan akan kembali dingin seiring waktu. Grafik kegiatan yang mengarah kepada demonstrasi biasanya pertamanya hangat, begitu sampai di tengah lembek. Apalagi kalau sudah dipilih, tak muncul lagi cerita macam-macam," kata Zahari.

Pernyataan Zahari tersebut menanggapi adanya sinyalemen sejumlah pihak mengenai potensi ancaman konflik harisontal di Aceh seusai Pilkada 2012 yang sempat diwarnai intimidasi, kekerasan, dan kerusuhan di sejumlah tempat. Perpecahan di tubuh bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seusai pilkada dan gesekan politik antarkelompok pendukung calon calon kepala daerah yang kalah dan yang menang dinilai rawan sebagai pemicu konflik tersebut.

Zahari mengakui ada kubu pro dan kontra usai pilkada. Kelompok yang tak puas pun muncul. Kemungkinan terjadinya provokasi-provokasi dari kelompok tertentu pun tak mustahil terjadi. Sejauh ini, lanjut dia, TNI hanya memantau dan melihat perkembangan yang ada.

Kejadian kerusuhan, pembakaran, dan perkelahian seiring perkembangan tersebut sejauh ini dilimpahkan penanganannya kepada kepolisian. Apabila tindakan kekacauan tersebut semakin radikal, seperti adanya penggunaan senjata api, maka TNI tak akan tinggal diam.

"TNI tak segan untuk terlibat dalam penanganan. Tapi, keterlibatan TNI dalan penanganan tetap menunggu adanya permintaan dari kepolisian Saya yakin, kerjasama kami yang ketat selama ini sebagai mitra dapat membantu menyelesaikan keamanan di wilayah Kodam Iskandar Muda ini. Kami juga yakin, setiap ada kejadian yang sifatnya mengancam wilayah dan stabilitas di Aceh akan kami selesaikan," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga meminta semua pemimpin yang terpilih di Aceh bertindak bijaksana. Kekerasan dan kerusuhan hanya akan mengorbankan rakyat. TNI dapat menerima siapapun pemimpin yang terpilih dalam pilkada. "Yang terpenting adalah pemimpin tersebut harus mampu mengemban tugasnya sebagai pemimpin. Dia harus melaksanakan program yang dicanangkan pimpinan, terutama pemerintah pusat dengan baik. Yang lain tidak usah," tandas dia.