Istana: Soal Rohingya, Indonesia Akan Berdiplomasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar terkait pembantaian terhadap masyarakat etnik Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar. Indonesia akan berupaya agar masyarakat etnik Rohingya yang menganut agama Islam tidak menjadi korban aksi kekerasan di wilayah tersebut.

"Kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan jalur diplomasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (30/7/2012).

Menurut Julian, Pemerintah Indonesia akan hadir pada konvensi darurat yang diprakarsai oleh Pemerintah Arab Saudi di Jeddah pada pertengahan Agustus 2012. Pada konvensi darurat tersebut, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan membahas hal-hal yang terkait isu Muslim minoritas, termasuk masyarakat etnik Rohingya dan konflik di Suriah.

"Pemerintah diwakili Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk Presiden akan membawa pesan mengenai posisi Indonesia, pandangan Indonesia terkait perkembangan konstelasi politik di Myanmar," kata Julian.

Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijadwalkan memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri terus mengikuti perkembangan tersebut.

Ditanya apakah Indonesia akan memberikan suaka, Julian mengaku belum bisa menjawab hal tersebut. Begitu pula ketika ditanya apakah Pemerintah Indonesia akan menyampaikan nota protes terhadap Pemerintah Myanmar. "Nanti akan dijelaskan oleh Menlu (Marty Natalegawa)," kata Julian.