Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega, Ical, dan Prabowo, Calon Terkuat Pemilu 2014

Kompas.com - 17/06/2012, 14:55 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada tiga tokoh lama yang diperkirakan akan mendominasi bursa calon presiden (capres) pada Pemilu 2014. Ketiga calon ini, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan tokoh lainnya.

Elektabilitas ketiganya, berturut-turut, 18,3 persen, 18 persen, dan 17,5 persen. Demikian disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, di Kantor LSI, Minggu (17/6/2012), berdasarkan survei yang dilakukan pada 2-11 Juni 2012 terhadap 1.200 responden. Tingkat kesalahan survei ini adalah 2,9 persen.

"Capres divisi utama saat ini adalah pertarungan tiga tokoh saja, Megawati, Prabowo, dan Ical," kata Adjie.

Sementara itu, Partai Demokrat dinilai tidak memiliki kader dengan elektabilitas tinggi untuk dimajukan pada 2014. LSI mengaku telah melakukan survei terhadap kader PD, seperti Ani Yudhoyono, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Soekarwo, dan Marzuki Alie.

Selain itu, LSI juga melakukan survei terhadap salah satu orang terdekat SBY, yaitu Djoko Suyanto, yang juga mantan wakil ketua tim sukses SBY-Boediono pada Pemilu 2009. Hasilnya, Ani Yudhoyono memperoleh 12,6 persen. Sementara itu, Anas, Andi, Soekarwo, Marzuki Alie, dan Djoko, berturut-turut, 4 persen, 3,8 persen, 3,3 persen, 2,5 persen, dan 3,3 persen.

"Walaupun Ani Yudhoyono tertinggi, Presiden telah berkali-kali menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan maju," kata Adjie.

Selain tokoh lama, LSI juga melakukan survei elektabilitas terhadap tokoh yang tergolong baru, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa (8,1 persen), Surya Paloh (5 persen), Ketua MK Mahfud MD (4,5 persen), Menteri BUMN Dahlan Iskan (4,4 persen), dan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (2,1 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com