Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Seleksi Siswa Baru Akpol Tak Dipungut Biaya

Kompas.com - 11/06/2012, 16:37 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mochammad Taufik menyatakan tak ada pungutan biaya apa pun dalam seleksi penerimaan siswa baru di akademi kepolisian (akpol). "Dalam tahap seleksi, kepolisian mementingkan kemampuan fisik dan kemampuan akademis calon siswa, bukan dengan imbalan tertentu," ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan menyusul beberapa kasus penipuan oleh calo dalam tahap seleksi di akpol. Taufik juga mengharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan modus penipuan.

"Tidak dipungut biaya satu sen pun. Jangan sampai ada korban lagi yang melalui tipu daya seolah-olah bisa meloloskan calon peserta, padahal tidak. Dari bagian SDM Kepolisian biasanya sudah menjelaskan kepada orangtua atau peserta bahwa tidak ada pungutan biaya dalam tahap seleksi," ungkap Taufik di Kantor Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2012).

Taufik juga mengimbau agar masyarakat melapor kepada polisi jika ada calo-calo yang mencatut nama pejabat Polri tertentu untuk meminta pungutan biaya seleksi akpol.

Ia mencontohkan lima calo asal Cianjur yang mencatut nama Kepala Biro SDM Polda Bengkulu untuk menipu seorang calon siswa baru dari Bengkulu. Aksi ini bahkan mereka lakukan hanya dengan menelepon korban yang ingin masuk Akpol Bengkulu.

"Pelaku biasanya mengatakan bisa membantu, menjamin kelulusan anak calon peserta taruna akpol, padahal tidak. Hanya minta uang dari korban. Mereka biasanya catut nama pejabat Polri yang mereka lihat namanya sering muncul di media massa," tandas Taufik.

Sebelumnya, kasus penipuan dalam seleksi siswa baru akpol ini juga terjadi di Jakarta. Seorang perempuan berinisial YH alias LL (27), dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi dan keponakan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, menipu orangtua calon siswa akpol.

YH menjanjikan anak dari BSH bisa lolos seleksi masuk akpol. Dengan selembar kertas perjanjian yang mengatasnamakan Wakapolri, ia berusaha meyakinkan BSH mengenai hal tersebut. Terungkapnya kasus itu berawal saat BSH yang tinggal di sebuah rumah susun di Kemayoran mengirimkan surat ucapan terima kasih dan sebuah bingkisan kepada Wakapolri karena menganggap anaknya telah mendapatkan dukungan.

Ia datang langsung ke Mabes Polri dengan membawa sejumlah buah tangan untuk Wakapolri. Tentu saja hal tersebut membuat kaget Nanan karena merasa tidak pernah mengeluarkan apa pun dan tidak mengetahui persoalan. Dari situlah diketahui bahwa nama Nanan dicatut, dan YH bukan keponakannya. Kasus penipuan YH saat ini ditangani di Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com