Kekerasan di Papua Dibiarkan Berlanjut

JAYAPURA, KOMPAS.com - Terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua selama dua-tiga tahun terakhir mengindikasikan adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta itu tak sejalan kebijakan membangun Papua dengan damai.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Jakarta, Kamis (7/6), menyatakan kecewa dengan sistem keamanan di Papua. ”Polisi dan pemerintah tidak hanya gagal menjamin rasa aman masyarakat, tetapi juga tidak pernah memberikan kepastian hukum, seperti menangkap pelaku penembakan gelap dalam tiga tahun terakhir,” katanya.

Haris khawatir terjadi pengambinghitaman kelompok separatis melalui tuduhan-tuduhan semata dan diikuti dengan penangkapan serampangan. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang mampu melakukan kekerasan, teror, dan pembunuhan misterius secara konstan seperti dalam beberapa hari terakhir? ”Peristiwa demi peristiwa ini merendahkan kehadiran aparat keamanan di Papua,” katanya.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin, di Jakarta, menilai, makin seringnya penembakan di Papua belakangan ini merupakan bentuk teror. Hal itu meresahkan masyarakat. Namun, masyarakat Papua diminta tidak terpancing dan terprovokasi agar tidak timbul dampak yang tak diinginkan.

Menurut Julian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Polri agar segera menyelidiki berbagai peristiwa kekerasan di Papua dan memproses pelakunya secara hukum. Namun, masalahnya, menurut Julian, upaya penangkapan pelaku terkendala situasi dan kondisi geografis di Papua yang berat.

Pernyataan dari Istana Presiden tersebut disanggah oleh Koordinator Jaringan Papua Damai Neles Tebay. Alasan tentang beratnya medan dan geografis Papua yang menyulitkan pengusutan aparat tidak realistis. Sebab, penembakan tidak lagi di areal hutan, gunung, dan lembah, tetapi sudah sampai perkotaan.

Neles menilai, tidak tuntasnya pengusutan kasus-kasus penembakan di Papua dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dialog damai.

”Ketidakjelasan ini juga menimbulkan sikap saling curiga, terutama masyarakat terhadap aparat keamanan,” kata Neles.

Korban berjatuhan

Dari 2009 hingga pertengahan 2012 terus terjadi aksi kekerasan bersenjata di Papua yang menelan korban 41 orang, baik sipil maupun aparat keamanan.

Berdasarkan catatan Kompas, khusus 2011-2012, korban warga sipil mencapai 26 orang dan aparat 14 orang.