Panduan Akuntabilitas Dana Bencana - Kompas.com

Panduan Akuntabilitas Dana Bencana

Kompas.com - 04/06/2012, 21:06 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -- Sebanyak 14 Supreme Audit Institutions (badan pemeriksa negara-negara anggota badan pemeriksa keuangan dunia), yaitu Amerika Serikat, European Court of Auditors (ECA), Belanda, Chile, China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Pakistan, Rusia, Turki, dan Ukraina, bersama-sama menyusun konsep panduan akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan bencana alam. Panduan ini ditargetkan mulai berlaku tahun 2013 mendatang.

Ketua Kelompok Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-dunia Bidang Akuntabilitas dan Pemeriksaan Pengelolaan Bencana Gjis M De Vries menjelaskan, panduan akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan bencana bertujuan menyediakan panduan audit dana bencana baik dari dalam maupun luar negeri. Panduan ini penting untuk membantu para korban bencana alam mendapat konfirmasi obyektif bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka.

"Pemerintah dan para politisi kadang hanya menyampaikan janji-janji kepada korban bencana. Karena itu, melalui panduan ini mereka mendapatkan konfirmasi obyektif dan konkrit tentang dana yang diberikan pada mereka," kata De Vries, Senin (4/6/2012), dalam pertemuan keenam kelompok kerja BPK se-dunia Bidang Akuntabilitas dan Pemeriksaan Pengelolaan Bencana di Yogyakarta.

Selain memberi konfirmasi obyektif, panduan akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan bencana juga bertujuan memberi masukan pada pemerintah agar siap menghadapi bencana alam. "Masyarakat perlu mengetahui apakah pemerintah siap atau tidak, dalam menangani bencana alam," paparnya.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menambahkan, pembentukan panduan akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan bencana berawal dari inisiatif BPK RI setelah musibah gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004. Menurut Hadi, gempa bumi dan tsunami Aceh mengundang simpati dari dalam maupun luar negeri dengan dana bantuan yang terkumpul sebanyak Rp 19,85 triliun atau sekitar 2,21 miliar dollar AS.

"Bantuan yang terkumpul saat itu sangat besar. Karena itu perlu panduan akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan untuk mengaudit dana tersebut," kata Hadi.

Diharapkan, panduan tersebut membantu pemerintah untuk mengefektifkan bantuan bencana serta meminimalisasi terjadinya korupsi. Hadi mengakui, pada pelaksanaan di lapangan ada kendala di mana standar audit pada saat tanggap darurat bencana tidak bisa dilakukan seperti kondisi normal karena seringkali lokasi bencana sulit diakses sehingga audit kurang maksimal.

Saat ini, konsep panduan pemeriksaan yang telah dikembangkan adalah, penduan pemeriksaan tahap kesiagaan, panduan pemeriksaan tahap tanggap darurat dan rehabilitas, serta prosedur pemeriksaan atas risiko kecurangan dan korupsi pada tahap tanggap darurat.

Dalam kesempatan pertemuan keenam kelompok kerja BPK se-dunia ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Badan Nasional Penanggulanan Bencana Syamsul Maarif memberi kesaksian tentang penanganan bencana alam gempa bumi serta erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta.


EditorNasru Alam Aziz

Terkini Lainnya

Dituduh Korupsi, Fahri Hamzah Sebut Nazaruddin Lagi Marah dan Depresi

Dituduh Korupsi, Fahri Hamzah Sebut Nazaruddin Lagi Marah dan Depresi

Nasional
Polisi: Pastikan Dulu Kepulangan Rizieq, Baru Rencanakan Penjemputan

Polisi: Pastikan Dulu Kepulangan Rizieq, Baru Rencanakan Penjemputan

Megapolitan
Belum Terima Surat Penarikan Produk Albothyl, Tenaga Farmasi Kebingungan

Belum Terima Surat Penarikan Produk Albothyl, Tenaga Farmasi Kebingungan

Megapolitan
Wiranto: Akan Selalu Ada Migran Selama Masalah Keamanan di Asia dan Timur Tengah Berkecamuk

Wiranto: Akan Selalu Ada Migran Selama Masalah Keamanan di Asia dan Timur Tengah Berkecamuk

Nasional
Pengusaha Angkot Mau Lanjutkan Program OK Otrip tetapi Ada Syarat

Pengusaha Angkot Mau Lanjutkan Program OK Otrip tetapi Ada Syarat

Megapolitan
Polisi Tembak Mati HR, Spesialis Begal dengan Senjata Api di Jakarta Barat

Polisi Tembak Mati HR, Spesialis Begal dengan Senjata Api di Jakarta Barat

Megapolitan
Pria Jepang Berjuluk 'Pabrik Bayi' Menangkan Hak Asuh 13 Anak

Pria Jepang Berjuluk "Pabrik Bayi" Menangkan Hak Asuh 13 Anak

Internasional
Wiranto Sebut Empat Hal Ini Jadi Ancaman Pilkada Serentak 2018

Wiranto Sebut Empat Hal Ini Jadi Ancaman Pilkada Serentak 2018

Nasional
Ketua DPR: Silakan Persatuan Wartawan Indonesia Gugat UU MD3 ke MK

Ketua DPR: Silakan Persatuan Wartawan Indonesia Gugat UU MD3 ke MK

Nasional
Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, Polisi Minta Masyarakat Aktif Awasi

Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, Polisi Minta Masyarakat Aktif Awasi

Nasional
Dirjen Bina Marga: Kemarin Kami Tegur Keras, Sekarang Evaluasi Waskita

Dirjen Bina Marga: Kemarin Kami Tegur Keras, Sekarang Evaluasi Waskita

Megapolitan
Sopir Angkot OK Otrip yang Bau 'Ketek' dan Gondrong Akan Diberi Sanksi

Sopir Angkot OK Otrip yang Bau "Ketek" dan Gondrong Akan Diberi Sanksi

Megapolitan
Parpol Dilarang Kampanye Pemilu Sebelum 23 September Mendatang

Parpol Dilarang Kampanye Pemilu Sebelum 23 September Mendatang

Nasional
Borong Pangan Murah, Warga Bawa Karung hingga Diantar Becak

Borong Pangan Murah, Warga Bawa Karung hingga Diantar Becak

Megapolitan
Pengacara Buni Yani hingga Mantan Napi Ujaran Kebencian Dikukuhkan Jadi Pengurus KONI DKI

Pengacara Buni Yani hingga Mantan Napi Ujaran Kebencian Dikukuhkan Jadi Pengurus KONI DKI

Megapolitan

Close Ads X