Massa Blokade Jalur Tongkang Batubara

MARABAHAN, KOMPAS - Sekitar 1.000 orang dari berbagai kalangan, Sabtu (26/5), memblokade jalur tongkang batubara di Sungai Barito, daerah Anjir, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil soal distribusi sumber energi, terutama BBM di Kalimantan. Selama ini Kalimantan dengan empat provinsi hanya mendapatkan jatah 7 persen dari kuota nasional. Akibatnya, antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar terus terjadi.

Massa yang ikut aksi terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (FPB). Mereka, antara lain komunitas nelayan di Asamasam dan Tabanio, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Persatuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Rencananya, bila ada tongkang melintas, ratusan perahu kelotok dikerahkan berjajar untuk menghadang. Namun, selama tiga jam aksi berlangsung, tidak ada satu pun tongkang batubara lewat. Dikabarkan, tongkang dihentikan sementara di daerah Marabahan, ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Ditpolair Polda Kalsel menurunkan 200 personel dan 15 kapal patroli guna mengamankan aksi.

”Aksi ini bertujuan mengirimkan pesan kepada pemerintah pusat agar tidak sewenang-wenang terhadap warga Kalimantan terkait keadilan distribusi sumber energi dan lainnya, termasuk infrastruktur,” ujar Berry N Furqan, juru bicara FPB.

Berry menegaskan, aksi tersebut bertujuan mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten memperjuangkan kepentingan warga. Sebelumnya para gubernur di Kalimantan bersepakat memboikot pengiriman batubara keluar pulau jika kuota bahan bakar tak ditambah.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin turut hadir mendukung aksi itu. Namun, ia menegaskan aksi itu di luar luar agenda pemerintah daerah. Pemda sendiri sejauh ini telah berupaya meminta tambahan kuota langsung ke Jakarta, termasuk rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR.

Sementara itu, kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sulawesi diperkirakan hanya bisa mencukupi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan saja. ”Jika tidak ada pengendalian atau kebijakan baru dari pemerintah, saat kuota itu habis Pertamina hanya akan menjual BBM nonsubsidi ke masyarakat,” ujar Agus Taufik Harahap, Sales Area Manager Region VII (Sulawesi) PT Pertamina di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin.

Berdasarkan data Pertamina, hingga akhir April 2012, realisasi penyaluran BBM bersubsidi di Sulawesi rata-rata telah melebihi 11,5 persen dari kuota. Adapun kuota BBM bersubsidi tahun ini untuk wilayah yang mencakup enam provinsi dengan 73 kabupaten/kota itu mencapai 2,89 juta kiloliter. Kuota itu diperkirakan habis akhir Agustus atau awal September.

Kondisi ini, antara lain dikarenakan kuota BBM bersubsidi yang diputuskan pemerintah pusat tahun ini lebih rendah dari realisasi penyaluran BBM subsidi pada 2011 sebanyak 2,98 juta kiloliter. Hal itu tak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi. (WER/ENG)