BPKP Evaluasi Biaya Perjalanan

Jakarta, Kompas - Biaya perjalanan dinas kementerian/lembaga yang mencapai belasan miliar rupiah pada tahun 2012 dievaluasi. Demikian pula penggunaan anggaran perjalanan dinas serta rapat di luar kantor tahun anggaran 2011.

”Atas permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi proporsi perjalanan dinas terhadap belanja barang instansi pemerintah. Akan dilihat apakah perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi,” tutur Kepala BPKP Mardiasmo di Jakarta, Kamis (24/5).

Evaluasi ini diharapkan rampung sebulan sebagai koreksi penggunaan anggaran semester depan.

Resistensi internal

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi mendapati resistensi dari dalam. Mereka resisten dan diam-diam menolak pembaruan karena merasa tidak nyaman, terancam dengan perbaikan.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyatakan, dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tantangan utama yang muncul berasal dari jaringan mafia peradilan. Mereka terdiri dari aparat penegak hukum sendiri seperti hakim, jaksa, hingga pengacara. Jual-beli kasus dilakukan jaringan mafia peradilan.

Eko Prasojo melihat, kondisi politik seperti dalam sistem pemilihan kepala daerah menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi. Tingginya biaya politik membuat birokrasi sulit terhindar dari praktik politisasi jabatan hingga politisasi perekrutan pegawai. (ATO/INA)