Bupati Seluruh Papua Tolak Permendagri - Kompas.com

Bupati Seluruh Papua Tolak Permendagri

Jean Rizal Layuck
Kompas.com - 23/05/2012, 00:20 WIB

MANADO, KOMPAS.com Bupati dan wali kota seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagari) Nomor 32 Tahun 2011 yang mengatur penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Alasannya, masyarakat Papua dan Papua Barat terbelakang, jauh dari jangkauan bank sebagaimana diamanatkan undang-undang. Konstruksi sosial masyarakat Papua juga tidak mendukung pelaksanaan Permendagari tersebut.

Bupati Puncak Jaya Lucas Enembe dan Bupati Dogiyai Fabianus Yobee dan Yohanis Pasang dari Mimika di Manado, Selasa (22/5), menyatakan hal itu di sela-sela pertemuan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Menurut Enembe, penolakan Permendagri telah dinyatakan para kepala daerah saat pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu. Permendagri dinilai tidak relevan dengan konstruksi sosial masyarakat Papua. Disebutkan bahwa setiap pekan, masyarakat Papua antre di depan kantor atau rumah bupati untuk meminta bantuan uang. Hal itu berbeda dengan masyarakat di Jawa.  

"Rakyat Papua dari lahir, nikah, sampai mati minta ongkos bupati, bagaimana Permendagri diterapkan?" ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya hampir mencapai Rp 10 miliar setiap tahun, diberikan secara tunai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik bantuan sosial sebagai program pencitraan kepala daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Hal sama disampaikan Fabianus Yobee. Ia menyebut Permendagri tidak cocok diterapkan di Papua yang masyarakatnya terbelakang karena penerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat yang berbadan hukum dan memiliki rekening bank.

Disebutkan bahwa persyaratan penerima bantuan cukup ketat karena di beberapa daerah kabupaten, masyarakat tidak terbiasa dengan bank. Bahkan, suatu kawasan kabupaten di Papua bisa nyaris tidak memiliki bank.

Abdul Latief dari BPK dan Arnold Angkouw dari Kejaksaan Agung meminta para bupati Papua membuat penolakan tertulis disampaikan ke Mendagri. Laporan tertulis menjadi dasar bagi pemeriksa laporan keuangan daerah di Papua. " Saya setuju, tetapi harus dibuat tertulis," kata Latief.

 

 

PenulisJean Rizal Layuck
EditorAgnes Swetta Pandia

Terkini Lainnya

Kendal Diguyur Hujan Semalaman, Halaman Kantor Bupati Terendam Banjir

Kendal Diguyur Hujan Semalaman, Halaman Kantor Bupati Terendam Banjir

Regional
Penjelasan Sekretariat DPRD DKI soal Anggaran Kunker untuk 7.752 Orang

Penjelasan Sekretariat DPRD DKI soal Anggaran Kunker untuk 7.752 Orang

Megapolitan
Setelah 70 Tahun, Kakek 102 Tahun dari Era Nazi Bertemu Keponakannya

Setelah 70 Tahun, Kakek 102 Tahun dari Era Nazi Bertemu Keponakannya

Internasional
Dandang Berusia 500 Tahun Dikeluarkan untuk Rangkaian Upacara Sekaten

Dandang Berusia 500 Tahun Dikeluarkan untuk Rangkaian Upacara Sekaten

Regional
Malaysia Bebas 'Jerebu', PM Najib Berterima Kasih ke Jokowi

Malaysia Bebas "Jerebu", PM Najib Berterima Kasih ke Jokowi

Nasional
Info Lowongan Kerja PT Transjakarta Dipastikan 'Hoax'

Info Lowongan Kerja PT Transjakarta Dipastikan "Hoax"

Megapolitan
Panglima TNI: Mantan KSAU akan Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Heli AW 101

Panglima TNI: Mantan KSAU akan Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Heli AW 101

Nasional
Israel Hancurkan Rumah Impian Sebuah Keluarga Palestina di Yerusalem

Israel Hancurkan Rumah Impian Sebuah Keluarga Palestina di Yerusalem

Internasional
Tak Bisa Berdagang di Trotoar, Pedagang Ini Mengadu ke Anies

Tak Bisa Berdagang di Trotoar, Pedagang Ini Mengadu ke Anies

Megapolitan
Keresahan Pedagang Lokbin Taman Kota Intan yang Ditanggapi Pemprov DKI

Keresahan Pedagang Lokbin Taman Kota Intan yang Ditanggapi Pemprov DKI

Megapolitan
Penyelidikan Belum Berhenti, Polisi Tunggu Hasil MKD Terkait Kasus Viktor Laiskodat

Penyelidikan Belum Berhenti, Polisi Tunggu Hasil MKD Terkait Kasus Viktor Laiskodat

Nasional
Berharap Jatipadang Terbebas dari Banjir...

Berharap Jatipadang Terbebas dari Banjir...

Megapolitan
Tifatul: Kasus Novanto Bikin Kita Jadi Kurang Memikirkan Bangsa

Tifatul: Kasus Novanto Bikin Kita Jadi Kurang Memikirkan Bangsa

Nasional
Dalam 1 Hari, Pemerintah Italia Selamatkan 1.100 Imigran Asal Libya

Dalam 1 Hari, Pemerintah Italia Selamatkan 1.100 Imigran Asal Libya

Internasional
Anies: Indonesia Berdasar Pancasila, Kami ingin Semua Kegiatan Terfasilitasi...

Anies: Indonesia Berdasar Pancasila, Kami ingin Semua Kegiatan Terfasilitasi...

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM