Datangi DPR, Kalimantan Minta Tambah Kuota BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi di Kalimantan meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni untuk premium dan solar. Hal ini diminta karena adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi sementara kebutuhannya meningkat.

"Kami mencoba untuk berbicara langsung ke permasalahan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan ketersediaan BBM bersubsidi oleh Pertamina, di mana ketidakseimbangan ini memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan," sebut Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Rudy, pertumbuhan kendaraan sangat pesat di Kalimantan. Seperti di Kalimantan Selatan, kendaraan, baik roda dua dan empat bisa tumbuh hingga 15,5 persen per tahun. Belum lagi ada tambahan permintaan BBM bersubsidi oleh nelayan. Kondisi itu dihadapkan pada adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan. Tahun 2011, Kalimantan diberikan kuota sebesar 7,19 persen tahun 2011. "Kemudian turun menjadi 7 persen pada tahun 2012," sambung dia.

Hal tersebut lantas membuat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan BBM bersubsidi. Sehingga, kata Rudy, seringkali terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Alhasil, kegiatan ekonomi di Kalimantan pun terganggu. "Menyebabkan ekonomi biaya tinggi terhadap distribusi barang dan jasa," tegas dia.

Oleh sebab itu, bersama dengan tiga provinsi lainnya, Rudy meminta agar pemerintah bisa memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi. Untuk BBM jenis premium, kuota yang diinginkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat adalah 587.593 kiloliter (kl), 672.009 kl, 449.850 kl, dan 510.120 kl. Total adalah sekitar 2,22 juta kl.

Sementara itu, untuk jenis solar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat meminta kuota sebanyak 317.810 kl, 294.230 kl, 275.854 kl, dan 361.259 kl. Total kuota solar pun sebesar 1,25 juta kl.

"Kunci pokoknya adalah penambahan kuota khususnya kuota BBM bersubsidi," tambah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Achmad Diran dalam kesempatan yang sama.

Sistem distribusi BBM di Kalimantan mengalami gejolak akibat kelangkaan yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Minimnya kuota untuk Kalimantan menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini mengundang reaksi keras dari para gubernur di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga merupakan Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan, menyatakan bahwa hasil pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu di Jakarta, bersepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing keluar daerah jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.