BANJARMASIN, KOMPAS.com — Terkait rencana sejumlah elemen masyarakat yang akan memblokir jalur batubara keluar dari Kalimantan, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan, hal itu adalah hak warga. Mereka mungkin melihat kondisi masyarakat di Kalimantan cukup memprihatinkan.
"Yang mau blokir, kan, dari lembaga swadaya masyarakat," ujar Rudy di Banjarmasin, Selasa (15/5/2012), ketika diminta tanggapannya atas rencana masyarakat memblokir angkutan batubara keluar Kalimantan.
Rudy tak mau berkomentar lebih jauh, tetapi dia menegaskan kembali ketegasan pemerintah pusat terkait rencana menaikkan kuota bahan bakar.
"Jangan sampai itu hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan secara riil di lapangan," katanya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat berencana memblokir jalur angkutan batubara. Salah satu jalur yang akan diblokir kemungkinan besar Sungai Barito.
Upaya ini dilakukan guna mendorong pemerintah pusat melakukan kebijakan yang lebih berkeadilan, terutama menyangkut energi. Selama ini Kalimantan kaya akan sumber energi, tetapi masyarakatnya menghadapi kelangkaan minyak akibat kuota yang sedikit.
Dari 42 juta kiloliter alokasi bahan bakar bersubsidi nasional, Kalimantan hanya dapat 7 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.