Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Diminta Terbuka Soal Geng Motor

Kompas.com - 22/04/2012, 11:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tentara Nasional Indonesia diminta terbuka dalam penanganan kasus geng motor yang melibatkan sejumlah oknum TNI. Pihak TNI harus memberi sanksi tegas kepada siapa pun anggota yang terlibat, baik prajurit maupun perwira.

"TNI harus mampu menunjukkan kepada publik proses peradilan militer yang terbuka dan ketat dalam penetapan saksi. Semua yang terlibat harus diberi sanksi sesuai aturan yang ada di TNI," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Sabtu (22/4/2012).

Mahfudz dimintai tanggapan tentang kasus kekerasan yang dilakukan gerombolan bermotor pita kuning yang melibatkan oknum TNI. Mereka menyerang di delapan titik di Jakarta dan mengakibatkan sembilan warga terluka serta satu di antaranya tewas.

Penyerangan ini diduga sebagai aksi solidaritas atas tewasnya anggota TNI Angkatan Laut, Kelasi I Arifin Sirih, di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, yang diduga dikeroyok geng motor, 31 Maret 2012.

Kodam Jaya sudah mengumumkan empat anggotanya terlibat gerombolan pita kuning. Sementara keterlibatan dari angkatan lain belum terkuak.

Mahfudz mengatakan, pihak Mabes TNI bisa bekerja sama dengan Polri dalam menuntaskan kasus itu. Selain itu, TNI dan Kementerian Pertahanan harus menjadikan kasus itu sebagai pintu masuk untuk membedah berbagai persoalan penyimpangan perilaku anggota TNI selama ini. "Agar profesionalisme TNI dari sisi SDM (sumber daya manusia) bisa terus dipertahankan dan diperkuat," kata politisi PKS itu.

Anggota Komisi I, Tjahjo Kumolo, mengatakan, DPR harus cepat mengambil sikap politik terkait kasus itu. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah menyatakan sikapnya. "DPR pada fungsi pengawasan harus bertindak meluruskan pemberitaan dan menyisir apa motivasi tersebut. Apa balas dendam? Kalau perlu DPR dalam masa reses ini perlu adakan rapat kerja dengan Panglima TNI dan Kapolri," kata Tjahjo.

Menurut Mahfudz, Komisi I baru akan meminta penjelasan Panglima TNI di awal masa sidang selanjutnya. "Kita akan undang Panglima TNI nanti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com