Persiapan Perdagangan Karbon Tertunda Dua Tahun

JAMBI, KOMPAS.com — Perdagangan karbon di Jambi terancam jalan di tempat. Jaminan pengamanan hutan belum ada, sedangkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat sangat minim. Hal itu dapat membuat donor mundur.

"Jangankan untuk skema perdagangan karbon di Jambi, untuk kerja sama persiapannya saja telah tertunda sampai dua tahun. Seluruh kerja sama persiapan ini semestinya sudah berjalan sejak dua tahun lalu," tutur Rakhmat Hidayat, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Rabu (18/4/2012), di Jambi.

Pemerintah Australia berkomitmen menyiapkan dana untuk rangkaian aktivitas penataan batas wilayah hutan di Jambi, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, penghitungan potensi karbon terserap, serta penanaman pohon. Jumlah dana akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Akan tetapi, dana belum bisa mengalir hingga kini. Rakhmat melihat adanya keraguan Australia atas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga hutan. Pasalnya, di lokasi hutan produksi yang bakal menjadi proyek persiapan tersebut di Sarolangun dan Merangin, ancaman kerusakan hutan malah semakin tinggi.

Pemerintah mengeluarkan izin eksplorasi tambang di dalam kawasan hutan tersebut serta izin hutan tanaman industri dan perkebunan sawit di sekitarnya. "Bagaimana mau menjalankan pembangunan rendah karbon atau bebas emisi jika izin-izin untuk aktivitas yang merusak hutan itu masih diberikan. Pemerintah Australia tentu tidak mau melakukan pekerjaan yang sia-sia," kata Rakhmat.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jambi hingga kini juga belum memiliki data referensi emisi dan data awal emisi di tiap daerah. Padahal, data ini sangat penting menjadi pertimbangan donor untuk mengucurkan dananya dalam skema perdagangan karbon.