LPA Jatim Tolak Larangan Siswi Hamil Ikut Unas

SURABAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dengan tegas menolak kebijakan tidak resmi yang melarang siswi hamil ikut Ujian Nasional (Unas) tahun ini.

Pelarangan itu dianggap diskriminasi dan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Penolakan kebijakan itu juga didukung Jaringan Peduli Pendidikan Anak yang terdiri dari 26 LSM se-Jawa Timur.

Menurut mereka, larangan siswi hamil mengikuti UN juga dianggap melanggar HAM dan hak anak yang harusnya dilindungi dan dijamin oleh negara.

"Hak atas pendidikan itu termasuk juga ikut UN, dan hak itu melekat pada anak dalam kondisi apapun," kata Ketua LPA Jawa Timur, Sinung D. Kristanto, Jumat (13/4/2012) kepada wartawan.

Karena itu, pihaknya mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun untuk segara mencabut statmen pelarangan itu.

"Statement tersebut tidak mencerminkan sebagai pejabat yang harusnya menciptakan suasana kondusif bagi siswa menjelang Unas," tambahnya.

Pekan lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun secara lisan melarang siswi hamil ikut Unas. Alasannya, kehamilan merupakan bentuk kegagalan pendidikan.

Sekolah sejatinya tidak hanya menempuh kurikulum, namun juga mengajarkan norma dan pendidikan karakter siswa.

"Jika siswa masih melanggar norma, artinya pendidikan sekolah bisa dikatakan tidak berhasil," katanya saat itu.

Pihak sekolah, kata dia, sebenarnya bisa tidak meluluskan siswa yang melanggar norma, karena kelulusan siswa 60 persen dari hasil Unas dan 40 persen dari penilaian sekolah.