Dana Kompensasi Berisiko Disalahgunakan

Madiun, Kompas - Program bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat miskin berisiko disalahgunakan.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sejumlah warga miskin mengaku didatangi calo yang menawarkan sistem ijon, Jumat (30/3).

Mekanismenya, warga miskin yang berpotensi sebagai penerima program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan mendapatkan uang tunai dari para calo. Uang itu diberikan di muka sebelum masa pencairan BLSM. Sebagai kompensasi dari uang tunai itu, masyarakat diminta menyerahkan kartu penerima BLSM kepada calo.

Nilainya disesuaikan dengan program BLSM dari pemerintah. Sebagai gambaran, apabila BLSM jadi dibagikan sebesar Rp 150.000 per rumah tangga selama 6 bulan, calo akan memberikan uang tunai yang dibayarkan di muka sebesar Rp 600.000 kepada warga miskin.

”Calonya nanti dapat untung Rp 50.000 kali 6 bulan. Enaknya, kami tidak perlu nunggu lama sampai bantuan cair. Uangnya langsung dikasihkan, jadi bisa langsung dipakai untuk nutup kebutuhan. Kalau kepepet butuhnya sekarang, mau gimana lagi,” ujar salah satu warga miskin di Kecamatan Wungu.

Bupati Madiun Muhtarom berjanji akan menerjunkan tim pengawas ke lapangan. Apalagi sistem ijon ini pernah dipraktikkan saat penyaluran program bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun Komari menambahkan, jumlah warga miskin berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 mencapai 50.429 rumah tangga. Mereka tercatat sebagai penerima raskin.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Madiun belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat mengenai jumlah calon penerima BLSM. Pihaknya berharap jumlah penerima BLSM minimal sama dengan jumlah rumah tangga miskin supaya tidak terjadi konflik sosial.

Di Jawa Barat, data masyarakat miskin Kabupaten Tasikmalaya belum diverifikasi BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Padahal, verifikasi data penting guna menentukan kalangan masyarakat penerima dana BLSM.

”Kami sudah mendata warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, hasilnya belum final karena masih menunggu verifikasi BPS Pusat,” kata Kepala BPS Kabupaten Tasikmalaya Gandjar Rachmat.

Di Kabupaten Tasikmalaya disebutkan, sebanyak 670.270 orang dari total penduduk 1.675.675 jiwa hidup dalam garis kemiskinan pada tahun 2011.

(CHE/NIK)