Jumat, 1 Agustus 2014

News / Regional

Harga BBM Naik, Rakyat Menderita

Minggu, 18 Maret 2012 | 11:32 WIB

Terkait

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berimplikasi pada kenaikan harga merupakan kebijakan yang memaksa rakyat, siap atau tidak siap, untuk semakin menderita. Kebijakan itu akan menamah beban rakyat miskin , tidak hanya sebesar 8 persen --seperti yang disampaikan Pemerintah, tapi mencapai 50 persen.

Hal tersebut diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf, Minggu (18/3/2012). Menurut dia, secara substansial kenaikan harga BBM yang sekarang ini direncanakan, merupakan pilihan yang memaksa. Dampak yang timbul bukan hanya akan menambah beban rakyat miskin hingga 50 persen. Hal itu terjadi karena adanya korelasi kenaikan harga BBM dengan kenaikan harga kebutuhan mayoritas struktur pengeluaran masyarakat miskin, yaitu konsumsi dan transportasi.

Lebih lanjut Ahmad mengatakan, pilihan yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat, tentang besaran kenaikan antara Rp 1.000- Rp 1.500, merupakan pilihan yang sama-sama memberatkan. "Rakyat disuruh memilih, naik seribu atau naik seribu lima ratus, itu sama saja implikasinya pada masyarakat miskin, rakyat semakin menderita. Rakyat tidak hanya akan menanggung beban sebanyak 8 persen, seperti yang sekarang dibicarakan di Jakarta, tetapi 50 persen.. Karena pengeluaran masyarakat miskin, 70 persen adalah makan, minum, dan transportasi. Sisanya baru pendidikan dan kesehatan. Jadi tidak mungkin kalau implikasinya hanya 8 persen," tegasnya.

Sebenarnya, menurut Ahmad, ada banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah untuk menutup difisit anggaran, selain dengan menghapus subsidi BBM. "Pemerintah mengalami kebocoran anggaran sekitar 30 persen setiap tahunnya. Seandainya, 10 persen saja, bisa diselamatkan, Pemerintah tidak perlu menghapus subsidi BBM, karena implikasinya akan sangat luas," ungkapnya.

Selanjutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan Pemerintah untuk rakyat miskin, munurutnya juga hanya akan sia-sia. "BLT itu sifatnya sementara, dibagikan langsung habis. BLT tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi pada masyarakat baik langsung atau pun tidak langsung, khususnya pada masyarakat miskin," tegasnya.


Penulis: Gandang Sajarwo
Editor : Glori K. Wadrianto