Tak Bisa Gulingkan SBY dengan Gerakan Anti-Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Golkar Akbar Tandjung mengatakan pemerintah tak perlu ketakutan dengan adanya isu gerakan-gerakan bawah tanah yang memanfaatkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai pintu masuk menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, menggulingkan pemerintahan tak semudah hanya karena kenaikan BBM semata.

"Negara kita negara demokrasi. Tapi kan tidak semudah itu. Apalagi dalam sistem demokrasi kita fix 5 tahun seorang Presiden. Tidak bisa presiden dijatuhkan karena ada kebijakannya. Mungkin saja kebijakan tidak diterima, tapi tidak bisa jatuhkan presiden," kata Akbar di Jakarta, Rabu (7/3/2012).

"Presiden hanya mungkin bisa dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau presiden lakukan penyuapan baru bisa lengser," sambung Akbar.

Menurutnya, jika kenaikan itu benar akan dilakukan, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka pada masyarakat agar memahami langkah kebijakan tersebut.

"Presiden mengeluarkan kebijakan dan mendapat tantangan di masyarakat, tapi tidak mungkin bisa jatuhkan presiden. Kalau ada orang yang manfaatkan kenaikan BBM untuk melakukan manuver politik, itu bisa saja. Tapi tidak sampai gulingkan Presiden. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu," terang Akbar.

Seperti yang diketahui, menjelang kenaikan harga BBM mulai April nanti sejumlah isu beredar bahwa akan terjadi demo besar-besaran maupun tindakan anarkis untuk menuntut SBY-Boediono turun dari kursi pemerintahan. Hal ini karena kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menambah kemiskinan, termasuk penderita gizi buruk.

Sejumlah elemen masyarakat sejauh ini telah melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM ini.