GORONTALO, KOMPAS.com — Belanja pegawai di Provinsi Gorontalo memakan anggaran Rp 526,3 miliar atau 57 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012.
Masih minimnya belanja publik untuk pembangunan dianggap kurang mendukung kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo harus menggenjot investasi swasta untuk mempercepat pembangunan di Gorontalo.
Dari struktur APBD 2012 Provinsi Gorontalo, belanja pegawai dianggarkan sebanyak Rp 238,2 miliar. Adapun belanja barang dan jasa dianggarkan sejumlah Rp 288,2 miliar.
Sebaliknya, belanja modal atau belanja untuk pembangunan di Gorontalo hanya dianggarkan Rp 147,4 miliar. Total APBD 2012 Provinsi Gorontalo sebanyak Rp 913,4 miliar atau meningkat dari tahun lalu yang sebanyak Rp 636,6 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ayu Trisna Nasibu, yang membidangi perekonomian dan keuangan, mengakui jika timpangnya anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal di Gorontalo merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Banyak program yang menjadi kebutuhan rakyat, seperti perbaikan infrastruktur jalan atau irigasi, tidak terakomodasi dalam APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus gencar menggandeng investor untuk memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.
"Pembagian anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal memang menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, jumlah APBD di Provinsi Gorontalo masih terbilang kecil, sementara pegawai yang ada membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Bahkan, anggarannya melebihi anggaran untuk pembangunan infrastruktur," kata Ayu.
Ayu juga menyebut jika pemangkasan pegawai, terutama tenaga honorer, belum tentu efektif menghemat anggaran untuk belanja pegawai. Pasalnya, pemerintah daerah harus siap menyediakan lapangan kerja baru jika pemangkasan pegawai dilakukan. Jika tidak, langkah tersebut justru menimbulkan persoalan baru berupa pengangguran.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Bone Bolango di mana belanja pegawai serta barang dan jasa memakan anggaran sebesar Rp 309,4 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 72 persen dari total APBD Bone Bolango 2012 yang sebanyak Rp 426,9 miliar. APBD Bone Bolango tahun lalu adalah Rp 377,8 miliar.
Kabupaten Bone Bolango merencanakan pemangkasan tenaga honorer untuk menghemat anggaran. Di Bone Bolango, 180 orang dari 1.800 tenaga honorer rencananya akan diputus kontraknya tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus menganggarkan dana sekitar Rp 12,6 miliar untuk membayar gaji mereka pada 2011. Padahal, pendapatan asli daerah Bone Bolango sata itu hanya Rp 12,7 miliar.
Banyak tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang tidak efisien atau sesuai kebutuhan. Jika tidak diefisienkan, akan semakin membebani keuangan daerah, ucap Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango, Hamim Pou.
Pengamat sosial dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, mengatakan, sebagian besar anggaran pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Gorontalo, dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. APBD dirasa masih belum berpihak pada kebutuhan untuk menyejahterakan rakyat. Sedikitnya anggaran pembangunan infrastruktur akan memperlambat upaya memajukan perekonomian di daerah.
Proses perekrutan pegawai negeri sipil ataupun honorer di banyak daerah pun terkesan membabi buta. Motif politiknya lebih besar ketimbang kebutuhan sesungguhnya saat merekrut pegawai. Fonema ini banyak terjadi terutama di kabupaten pemekaran baru di Gorontalo, kata Funco.
