Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 06:58 WIB
Petani Majene Bongkar Proyek Irigasi
| Benny N Joewono | Senin, 13 Februari 2012 | 03:57 WIB
|
Share:
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Ilustrasi

MAJENE, KOMPAS.com - Sejumlah petani di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, membongkar paksa proyek pembangunan irigasi karena ditengarai menyalahi bestek.

"Petani geram dengan hasil kegiatan pembangunan sarana irigasi yang dilaksanakan kontraktor karena tidak optimal untuk bisa mengairi sawah petani," kata salah seorang ketua kelompok tani asal Desa Limbua, Majene, Sulbar, Safruddin di Majene, Minggu (12/2/2012).

Menurutnya, pihak kontraktor mengerjakan proyek sarana irigasi menyalahi bestek dengan memasang pipa dengan ukuran kecil. Akibatnya, volume air yang dihasilkan dari sarana irigasi itu sangat kecil sehingga tidak mampu mengairi sawah petani.

"Petani terpaksa membongkar pipa agar volume air mampu menutupi kebutuhan sawah yang sedang digarap pada musim tanam tahun ini," ucapnya.

Jika tidak dilakukan pembongkaran, lanjutnya, petani tidak akan bisa melakukan penanaman karena sawah justeru menjadi kering. "Atas dasar itu, petani akhirnya sepakat membongkar secara paksa agar petani bisa bercocok tanam," ujarnya.

Safaruddin mengatakan, ketimpangan lain dari kegiatan proyek irigasi ini karena terkesan dilakukan secara sembunyi. "Pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan proyek irigasi tidak memasang papan proyek agar masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran yang tersedia untuk pembangunan irigasi," ungkapnya.

Hal senada dikatakan, Sulman, salah satu petani lainnya yang mengaku kecewa dengan hasil kegiatan proyek irigasi. "Sebenarnya proyek ini akan berakhir pada Februari 2012. Namun, petani langsung membongkar karena menjadi penyumbat air," katanya.

Karena itu, kata dia, aparat hukum diharapkan melakukan investigasi atas kegiatan proyek irigasi karena ditengarai terjadi indikasi korupsi. "Proyek irigasi ini harus kita usut secara hukum karena boleh jadi ada indikasi yang merugikan keuangan negara," ucapnya.

Sumber :
ANT