BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Para kepala daerah dan pejabat pemerintahan di Lampung, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, sebaiknya berupaya menunjukkan kewibawaan dan kedewasaan politiknya dengan tidak mengeluarkan pernyataan provokatif. Etika berpolitik dan mendahulukan kepentingan publik harus diutamakan.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Arizka Warganegara, Kamis (9/2/2012), mengomentari perseteruan antara Bupati Pesawaran Aries Sandi (36) dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP (65).

”Lampung selama ini memang dikenal sebagai daerah yang tensi politiknya tinggi. Namun, uniknya, sering kali dipicu persoalan non-ideologis, pragmatis. Kasus pelecehan kepada gubernur ini salah satunya,” ujarnya.

Dalam kondisi ini, lanjut Arizka, para pejabat pemerintahan di Lampung, yang mayoritas merupakan elite politik, semestinya tidak membawa persoalan konflik antarpribadi ke ranah publik, termasuk dalam hal ini berbicara di depan publik.

”Fatsun (etika) dan kedewasaan berpolitik inilah yang harusnya dikedepankan sehingga pemimpin menjadi sosok yang dapat ditiru rakyatnya,” kata Arizka.

Ia khawatir, pertikaian antarelite politik di daerah ini dapat memicu konflik horizontal antarkelompok warga. Apalagi belakangan ini di Lampung telah terjadi sejumlah konflik antarwarga yang mendapat sorotan nasional.

Share

Tweet