MALANG, KOMPAS.com - Walikota Malang, Peni Suparto yang juga Ketua Umum Persema Malang, siap mengembalikan jabatan Pelaksana tugas (Plt) Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur ke PSSI, apabila dinilai melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang larangan kepala daerah merangkap jabatan pada organisasi olahraga.
Peni ditunjuk sebagai Plt Pengprov PSSI Jatim, oleh PSSI sejak 24 Januari 2012. Penunjukan itu berkaitan dengan pembekuan pengurus PSSI Jawa Timur periode 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor: Skep/09/JAH/I/2012 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.
Peni mengaku, hingga kini belum pernah menerima dan membaca soal Surat Keputusan (SK) tentang larangan tersebut. Namun, kalau pun dilarang, Peni mengaku tidak masalah.
"Kalau memang dilarang ya enggak apa-apa. Persema masih ada yang mengurus. Kalau soal jabatan saya sebagai caretaker PSSI Jawa Timur, saya akan kembalikan ke PSSI pusat," jelas Peni, Kamis (2/2/2012).
Adapun larangan rangkap jabatan itu, termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/148/SJ tanggal 17 Januari 2012. Surat ini menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang bernomor 800/2398/SJ.
Dalam surat itu disebutkan bahwa kepala daerah tingkat I dan tingkat II, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun pegawai negeri sipil dilarang merangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia dan PSSI daerah, serta mengurusi klub sepakbola profesional dan amatir.
"Saya takkan menentang larangan bagi kepala daerah merangkap jabatan di organisasi keolahragaan, terutama sepak bola. Namun, setahu dia, tiap surat keputusan pasti punya masa satu tahun untuk disosialisasikan lebih dulu, baru kemudian efektif diberlakukan," katanya.
Peni menegaskan, dirinya siap melepas jabatan sebagai Ketua Umum Persema Malang, sekaligus jabatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur. "Saya rela melepas dua jabatan itu. Karena saya bukan orang yang gila jabatan," akunya tegas.
Tanpa dirinya, Persema akan tetap berjalan, begitu juga dengan PSSI Jawa Timur. "Tetapi, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PSSI Jatim, akan terus berjalan sesuai jadwal yang ada. Yakni, pada tanggal 25-26 Februari mendatang. Karena kepanitiaan sudah dibentuk," kata politisi dari PDIP itu.
"Saya tegaskan, saya takkan menentang pelarangan itu jika memang ada dan berlaku. Saya dipercaya sebagai caretaker semata-mata untuk kemajuan sepak bola di Jawa Timur. Bukan karena motivasi politik apa pun," tegasnya.
