JAKARTA, KOMPAS.com — Pembakaran Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, oleh massa membuktikan bahwa kepolisian tidak profesional serta gagal melaksanakan tugas dan kewenangannya menjaga ketertiban di masyarakat. Kepolisian semestinya menetapkan status kewaspadaan tinggi dalam mengantisipasi gejolak sosial di Bima akibat sengketa lahan yang tak kunjung terselesaikan.

Hal itu dikatakan Ahmad Basarah, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumat (27/1/2012).

Presiden SBY selaku penanggungjawab pemerintah jangan terlalu lama diam dan membisu. Presiden harus segera diambil tindakan yang tegas dan bertanggungjawab untuk mengatasinya

-- Ahmad Basarah

"Itu mengakibatkan hilangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap pejabat dan simbol-simbol negara. Situasi dan kondisi psikologi massa seperti itu akhirnya melahirkan kemarahan dan anarkisme," kata Basarah.

Basarah meyakini, konflik-konflik horizontal nantinya akan terus terjadi jika kondisi di dalam negeri terus berada dalam ketidakpastian hukum dan sosial.

"Presiden SBY selaku penanggung jawab pemerintah jangan terlalu lama diam dan membisu. Presiden harus segera ambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab untuk mengatasinya," katanya.

Kemarin, massa membakar Kantor Bupati Bima. Sikap itu terkait tuntutan pencabutan surat izin tambang PT Sumber Mineral Nusantara untuk kegiatan eksplorasi lahan konsesi seluas 24.980 hektar. Sebelumnya, warga juga telah berdemo di Pelabuhan Sape yang berujung pembubaran paksa.

Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, Basarah menilai, kejadian itu menunjukkan negara gagal menciptakan tertib sosial di tengah masyarakat. Masyarakat telah frustrasi terhadap nasib mereka lantaran negara gagal memberikan kesejahteraan.

Share

Tweet