Nilai Tanah di Sekitar SUTT Anjlok

SUKABUMI, KOMPAS.com —- Warga Desa Citarik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengeluhkan sulitnya menjual tanah mereka yang berada di sekitar saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dari PLTU Palabuhanratu. Mereka menuntut kompensasi dari PT PLN.

"Tanah saya seluas 1,5 hektar pernah ditawar sampai Rp 1,5 miliar oleh sebuah perusahaan untuk membangun gudang. Namun saat tahu bahwa ada SUTT di atas lahan itu, mereka batal membeli," kata Lili Suhaeli, Kepala Desa Citarik, Kamis (19/1/2012) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Sekitar 50 warga desa itu datang ke Pemkab Sukabumi untuk mengadukan kondisi itu ke pejabat daerah. Acara itu juga dihadiri oleh pejabat PT PLN wilayah Jabar, serta pakar elektro dari Institut Teknologi Bandung.

Dudun Sudrajat, salah seorang warga mengatakan, nilai ekonomis tanah di wilayahnya anjlok setelah pemasangan menara SUTT bertegangan 150 kilovolt tersebut. Bahkan, kata dia, pihak bank tidak lagi mau menggunakan kepemilikan tanah sebagai jaminan permohonan kredit. "Kami kesulitan karena tidak bisa lagi menerima kredit dari bank," kata Dudun, yang juga pengusaha mebel.

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya pemerintah juga ikut menanggung kerugian nilai ekonomis tanah, selain memberi penggantian.

Syaifoel Arief, Manajer Unit Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV mengatakan, perusahaan berpegang pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 975/1999 perihal kompensasi lahan yang dipakai untuk lintasan jaringan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa kompensasi sebesar sepuluh persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Kami tidak bisa menegosiasikan harga kompensasi karena itu bakal melanggar aturan. Penggantian untuk tanaman yang terpaksa dipangkas pun terikat peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan pemerintah daerah," kata Syaifoel.

Pembangunan PLTU Palabuhanratu dan pemasangan instalasi SUTT diperlukan untuk menambah cakupan layanan listrik bagi masyarakat Sukabumi. Menurut Manajer PT PLN APJ Sukabumi Nono Mulyono, saat ini baru sekitar 40 persen warga Sukabumi yang menikmati fasilitas listrik.

"Pengguna listrik di kawasan Sukabumi saat ini mayoritas rumah tangga. Belakangan industri mulai tumbuh, sehingga pasokan daya perlu ditambah. Selain itu, PLTU ini juga untuk memasok listrik bagi gardu induk yang akan dibangun di wilayah Jampangkulon," kata Nono.

Ia berharap PLTU itu sudah bisa diuji coba pada akhir Februari, setelah semua instalasi sambungan terpasang. Enam bulan setelah uji coba itu, PLTU diharapkan berfungsi sepenuhnya.