Catatan Kelam di Pengujung Tahun

Sultani

KOMPAS.com - Di penghujung tahun 2011, kepolisian kembali mendapat sorotan tajam dalam menangani unjuk rasa massa. Kekerasan yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, serta di Bima, Nusa Tenggara Barat, ditengarai sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dua peristiwa itu kembali meninggalkan catatan kelam bagi kepolisian.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesuji dan Bima sebetulnya hanya pengulangan dari peristiwa serupa yang kerap terjadi di negeri ini. Dari sisi jumlah korban, peristiwa ini masih kalah banyak dengan peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya. Dari sisi isu yang melatarbelakanginya pun nuansanya masih serupa.

Lantas, apa yang membuat gema kedua peristiwa ini langsung membahana ke seluruh pelosok negeri? Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyelimuti kedua peristiwa inilah yang membuatnya memiliki gaung yang kuat, yang menggugah memori publik untuk mengingat kembali peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini.

Di dalam wacana umum, pelanggaran HAM lebih dilihat sebagai tanggung jawab negara dalam konteks kewajibannya terhadap warga negara. Pelanggaran HAM dilakukan oleh negara melalui agennya (polisi, tentara, dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara) melawan individu.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dikatakan, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang akibat melawan hak hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU.

Dari pengertian itu, bisa dikatakan, pelanggaran HAM di Indonesia memiliki dimensi vertikal, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya dan dimensi horizontal yang terjadi di antara sesama masyarakat.

Sepanjang tahun 2011 terekam aksi pelanggaran HAM, mulai dari..............(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 2 Januari 2012, halaman 8)