Perkebunan Diutamakan Ketimbang Tanaman Pangan

PONTIANAK, KOMPAS.com -- Keberpihakan penegak hukum terhadap sektor perkebunan dibandingkan sektor pertanian tanaman pangan makin kelihatan. Dalam setiap konflik perkebunan, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan tak pernah dipakai untuk melindungi petani.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, dalam konflik perkebunan aturan hukum yang dipakai selalu UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

"Undang-undang itu yang kemudian dipakai untuk menjerat para petani yang terlibat konflik. Unsur perlindungan petani diabaikan," kata Muda, Rabu (21/12/2011) di Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurut Muda, UU Nomor 41 Tahun 2009 merupakan produk hukum untuk melindungi petani dan lahan pertanian untuk kelangsungan produksi pangan di Indonesia.

"Sayangnya, implementasi undang-undang itu masih sangat lemah. Sektor perkebunan masih terus menjadi prioritas padahal kelangsungan produksi pangan akan terancam kalau sektor perkebunan saja yang diprioritaskan," tutur Muda.