Tim Harus ke Lapangan
Kehadiran Ketua TGPF di lokasi juga akan mempermudah TGPF mendapatkan aspirasi yang murni dari rakyat. Harapan itu dikatakan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh, di Jakarta, Selasa (20/12).
”Kita perlu memberi waktu kepada TGPF untuk bekerja. Namun, TGPF sebaiknya juga tak membuang waktu dengan segera menemui keluarga korban di lokasi,” katanya.
Komnas HAM sudah beberapa kali turun ke Mesuji untuk mencari fakta dan data. Komisi III DPR juga sudah ke Mesuji dengan tim yang dipimpin Wakil Ketua Aziz Syamsuddin. Anggota TGPF sudah ke lapangan, tetapi Denny belum. TGPF juga belum berani mengambil kesimpulan.
Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan belum melihat langkah berarti yang dilakukan TGPF. Program tim bentukan pemerintah itu juga tak jelas. Padahal, kasus Mesuji ruwet.
Jika yang ingin diselesaikan dalam kasus Mesuji lebih kepada dugaan pelanggaran HAM, lanjut Haris, kasus itu cukup diserahkan ke Komnas HAM. Lembaga ini memiliki pengalaman dan payung hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM seperti yang diduga terjadi di Mesuji.
Dengan adanya sejumlah lembaga yang muncul untuk mencari fakta kasus Mesuji, seperti Komnas HAM, TGPF, dan Komisi III DPR, dikhawatirkan yang terjadi adalah politisasi kasus itu. Setiap pihak akan mengklaim sebagai yang paling benar. ”Akhirnya, kasus itu justru tidak terselesaikan dan warga Mesuji tetap saja menderita. Ini harus dihindari,” ujar Haris.
Di Jakarta, Denny menjelaskan, utusan Polri dalam TGPF, Inspektur Jenderal Sulistyo Ishak mengundurkan diri. Dia diganti Irjen Bambang Soeparsono. Semua anggota TGPF menyetujui pengunduran diri Sulistyo. Saat tragedi Mesuji terjadi, Sulistyo menjabat Kepala Polda Lampung sehingga keberadaannya di TGPF dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.
TGPF, Selasa, untuk ketiga kalinya mengadakan pertemuan di ruang kerja Denny, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menurut Denny, tim menyepakati jadwal kerja untuk bertemu sejumlah pihak, termasuk kelompok warga, korban, tersangka, pengambil kebijakan, dan kepolisian. TGPF juga akan bertemu dengan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan akademisi yang mengadvokasi kasus ini.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Selasa, meminta Polri menarik pasukan Brimob yang menjaga secara permanen lokasi perkebunan atau pertambangan milik perusahaan, termasuk di Mesuji. Penempatan Brimob secara permanen di lokasi itu bisa membuat aparat Brimob diperalat oleh perusahaan dan menyeleweng dari tugas pokoknya.
Penempatan anggota Brimob di lokasi usaha itu, kata Neta, bisa membuat mereka tak lagi memperhatikan profesionalitas.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, aparat Polri menjaga keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Terpopuler
Now Trending
