Anggota DPRD: Tinjau Ulang "Outsourcing" Satpol PP

PADANG, KOMPAS.com - Fraksi Persatuan Pembangunan Bulan Bintang DPRD Padang, Sumatera Barat, meminta pemerintah kota setempat meninjau ulang rencana rekrutmen tenaga outsourcing atau kontrak petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

"Rencana yang akan menelan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar tersebut perlu ditinjau ulang," kata Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (PPBB) Irwan Fikri di Padang, Minggu (18/12/2011).

Hal tersebut disampaikan Irwan dalam pendapat akhir F-PPBB tentang Rancangan Perda APBD Padang Tahun Anggaran 2012.

Fraksi PPBB masih melihat persoalan di Satpol PP Padang tidak dominan dan hanya masalah fisik, namun sebaliknya dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Satpol PP dalam menguasai perda.

Karena itu, yang perlu diperkuat adalah SDM Satpol PP Padang dalam menguasai peraturan, khususnya perda yang menjadi kewenangan dan Tupoksi satuan ini, bukan malah merencanakan rekrutmen anggota baru melalui tenaga outsourcing.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Padang berpendapat sebelum dilakukan rekrutmen tenaga outsourcing Satpol PP pelu ditekankan untuk mengembalikan makna dan substansi satuan tersebut.

Substansi Satpol PP adalah pamong praja yang dekat dengan rakyat bukan menyiksa rakyat, kata Ketua F-PKS DPRD Padang, Arnedi Yarmen.

Karena itu, rencana rekrutmen tenaga outsourcing untuk Satpol PP Padang perlu dipertegas dalam operasionalnya nanti. "Petugas Satpol PP harus bekerja secara profesional dalam melaksaanakan tugas utama dalam menegakan Peraturan Daerah," tambahnya.