Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif: Pendekatan Militer Harus Dibuang

Kompas.com - 06/12/2011, 20:50 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah Syafii Maarif mengaku kecewa dengan berbagai aksi kekerasan yang masih terjadi di Papua. Hal itu diungkapkan Maarif menanggapi aksi penembakan dua anggota Brimob dalam penghadangan kelompok bersenjata di Kampung Wandegobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Wijaya, Papua, Sabtu (3/12/2011).

"Saya sangat kecewa. Kalau kita lihat, memang sejak kita sejak awal sudah salah menanganinya. Jadi kita melihat Papua dari kacamata Jakarta. Padahal ini masyarakat Papua ini kan plural," ujar Maarif di Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Maarif mengatakan, berbagai bentuk kekerasan tersebut bisa saja merupakan bentuk kekecewaan kepada pemerintah yang tak serius memperhatikan nasib masyarakat Papua. Ia menilai, pemerintah harus melakukan pendekatan dengan hati nurani dan kebudayaan dalam menyelesaikan persoalan Papua tersebut.

"Pendekatan militer harus dibuang, pakai pendekatan kultural religius. Ini yang masih belum dilakukan. Sayang sekali ya. Padahal, kalau kita lihat, bagaimana Papua itu bisa mempersatukan Indonesia dengan sepak bola kemarin. Itu sangat luar biasa sekali mereka," kata tokoh agama yang biasa dipanggil Buya ini.

Oleh karena itu, Buya mengharapkan, agar pemerintah segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan Papua secara serius. Pemerintah, kata Buya, harus melihat masalah Papua sebagai masalah bangsa. "Karena kalau terjadi apa-apa di sana (Papua), Republik ini akan bisa roboh. Ini yang harus disadari. Jangan lagi ambil harta milik mereka, jangan lagi hutan mereka itu diratakan. Sudah cukup ini semua," kata Buya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com