Angkat Budaya Papua

Jakarta, Kompas - Konteks budaya masyarakat Papua merupakan modal bagi pemerintah untuk mengadakan dialog. Pemerintah diharapkan tidak terjebak pada pikiran tentang separatisme yang selama ini sering ditudingkan kepada orang Papua.

Hal itu mengemuka dalam Koentjaraningrat Memorial Lecture VIII/2011 oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia dengan tema ”Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Sikluas Konflik dan Kekerasan di Papua”, Selasa (29/11). Hadir pembicara Koordinator Jaringan Damai Papua Muridan Widjojo, dosen Antropologi Universitas Cendrawasih Agapitus E Dumatubun, dan dosen Sekolah Tinggi Teologi GKI Karel Phil Erari.

Muridan menyampaikan, tema yang harus diangkat dalam dialog adalah terkait sejarah integrasi Papua ke Indonesia tahun 1963. Hal ini menjadi salah satu akar masalah karena terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan rakyat Papua.

Dialog yang berbasis pada konteks kultur asli masyarakat Papua menjadi langkah yang seharusnya dilaksanakan pemerintah. Papua adalah masyarakat yang kompleks dengan budaya khas yang tidak bisa dipaksakan untuk menerima cara dari luar.

Dari total 1,2 juta warga asli Papua, misalnya, ada 250 etnik. Namun, ada tradisi sederhana yang merupakan kebiasaan orang Papua menyelesaikan masalah dengan damai, yaitu dengan duduk bersama. ”Pelajari sejarah budaya Papua dan masukan ungkapan budaya Papua,” kata Agapitus Dumatubun.

Pendekatan militer

Karel juga sependapat pendekatan budaya sangat penting. Ia mencontohkan, tanggal 1 Desember merupakan hari Bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultural. Namun, pemerintah yang terikat stigma separatisme selalu menghukum berat tindakan rakyat Papua mengibarkan bendera yang merupakan ungkapan kultural tersebut. ”Bicaralah secara adat dengan Papua dan hentikan pendekatan militer yang jelas gagal itu,” kata Karel.

Secara terpisah, para tokoh agama di Jakarta meminta aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan pada hari peringatan Organisasi Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2011. Pendekatan keamanan, baik oleh TNI maupun Polri, akan menimbulkan masalah dan berdampak buruk bagi masyarakat di Papua.

”Jangan ada lagi darah tertumpah di Papua,” kata tokoh Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid.

Hadir dalam acara itu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo Pr, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. Tokoh agama dari Papua antara lain Pendeta Obednego Mauri, Pendeta Willem Maury, dan Pendeta Yan Piet Wambrauw. (edn/fer/ina)