Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Investigasi Runtuhnya Jembatan Kukar

Kompas.com - 28/11/2011, 11:01 WIB
Hindra Liu

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan jajarannya untuk melakukan investigasi atas runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim.

Kepala Negara juga menginstruksikan agar pencarian korban terus dilakukan. Hingga saat ini jumlah korban tewas tercatat 11 orang sementara orang hilang yang dilaporkan ke Posko Polres Kutai Kartanegara sebanyak 31 orang.

Sejumlah orang terus memadati posko polres yang terletak di dekat Jembatan Mahakam II atau Jembatan Kukar itu, Senin (28/11/2011) pagi ini.

"Pulihkan juga kegiatan sosial ekonomi rakyat," kata Presiden ketika berdialog dengan Gubernur Kaltim saat Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2011 di Bukit Merah Putih, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Presiden menyampaikan rasa prihatin atas insiden runtuhnya jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam. Bentang bebas Jembatan Kukar, atau area yang tergantung tanpa penyangga, mencapai 270 meter dari total panjang jembatan sekitar 710 meter.

Jembatan yang diresmikan pada 2001 tersebut merupakan sarana penghubung utama Kota Samarinda dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Ktalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

    KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

    Nasional
    KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

    KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

    Nasional
    Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

    Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

    Nasional
    Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

    Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

    KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

    Nasional
    Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

    Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

    Nasional
    KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

    KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

    Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

    Nasional
    Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

    Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

    Nasional
    DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

    DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

    Nasional
    Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

    Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

    Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

    Nasional
    LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

    LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

    Nasional
    DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

    DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com